SAMUDERA NEWS— Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal secara resmi mengukuhkan pengurus Perhimpunan Pengusaha Tepung Tapioka Indonesia (PPTTI) Provinsi Lampung periode 2025-2030 di Balai Keratun, Senin (19/5/2025). Momentum ini menjadi titik penting bagi penguatan sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha dalam menjaga serta mengembangkan komoditas singkong Lampung.
Gubernur Mirza menyampaikan apresiasi tinggi kepada para pengusaha dan pelaku industri tapioka yang telah berperan besar dalam menjaga denyut ekonomi kerakyatan sekaligus menjadi bagian vital dalam rantai pasok pangan dan industri nasional.
“Semoga amanah ini dijalankan dengan integritas, inovasi, dan semangat kolaboratif demi kemajuan industri tapioka nasional, khususnya dari Bumi Ruwa Jurai tercinta,” ujar Gubernur.
Lampung sendiri adalah produsen singkong terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 7,9 juta ton pada 2024, yang menyumbang 51% dari produksi nasional. Ini bukan kebetulan, sebab sejak era 1997-2003, melalui program Industri Tapioka Rakyat (Itara), Lampung sudah fokus mengembangkan hilirisasi singkong secara masif.
“Singkong Lampung tidak hanya jadi bahan pangan, tapi sudah menjadi komoditas industri strategis yang diolah menjadi tapioka, bioetanol, pakan ternak, bahkan bahan baku kosmetik dan farmasi,” tambahnya.
Gubernur mengingatkan pentingnya sinergi aktif antara pemerintah, petani, dan pengusaha agar nilai tawar singkong tetap kuat dan daya saingnya terus meningkat. Ia menyoroti bahwa komoditas unggulan Lampung seperti lada dan kopi pernah berjaya di pasar ekspor dunia, namun kini mengalami kemunduran yang perlu dijadikan pelajaran.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 yang menetapkan harga dasar singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen, demi melindungi petani dan pengusaha.
Industri tapioka di Lampung tersebar di beberapa kabupaten seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, dan Way Kanan, yang mampu menyerap ratusan ribu tenaga kerja secara langsung maupun tidak langsung.
Ketua PPTTI Provinsi Lampung, Welly Soegiono, menyampaikan bahwa pihaknya mengelola 39 perusahaan anggota dan akan membina petani untuk meningkatkan kualitas panen dan kadar pati singkong agar keuntungan petani meningkat sekaligus menekan harga pokok tapioka perusahaan.
“Kami juga berupaya memperpendek rantai niaga supaya petani dapat menjual langsung ke pabrik tanpa melalui tengkulak,” jelas Welly.
Welly optimis sinergi yang terjalin akan membawa solusi dan kemudahan bagi petani dan pengusaha ke depan. “Kita satu keluarga, jadi harus bersama-sama membangun industri tapioka Lampung,” ujarnya.
Dalam sambutan yang disampaikan Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan Kemenko Pangan, Kus Prisetiahadi, Lampung diakui sebagai penyumbang terbesar produksi ubi kayu nasional dan memiliki peran strategis sebagai pusat pertumbuhan industri tapioka dan produk turunannya.
Kemenko Pangan pun tengah mengupayakan perlindungan bagi komunitas ubi kayu dari tekanan impor dengan memasukkan mereka ke dalam kategori komunitas Lartas (Larangan Terbatas).***
