SAMUDRA NEWS– Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Calon Bupati Fakfak Nomor Urut 2, Samaun Dahlan, melalui kuasa hukumnya. Laporan ini terkait dugaan pelanggaran administrasi akibat dianulirnya keputusan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Nomor Urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom.
Kuasa hukum Samaun Dahlan, Janses E. Sihaloho, menjelaskan bahwa keputusan KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat yang menganulir diskualifikasi tersebut bertentangan dengan rekomendasi Bawaslu Fakfak.
Dugaan Pelanggaran Bermula dari Laporan ke Bawaslu
Pasangan calon nomor urut 1, Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom, sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu Fakfak atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada. Bawaslu Fakfak kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk mendiskualifikasi pasangan tersebut.
Menindaklanjuti rekomendasi itu, pada 11 November 2024, KPU Kabupaten Fakfak melalui rapat pleno menetapkan Keputusan 2668/2024 yang menyatakan pasangan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom didiskualifikasi. Namun, keputusan tersebut dianulir oleh KPU Papua Barat melalui Keputusan 319/2024.
“Padahal, menurut UU Pilkada dan Peraturan KPU (PKPU), rekomendasi Bawaslu bersifat wajib untuk dilaksanakan,” tegas Janses.
Penonaktifan Komisioner KPU Fakfak
Selain itu, Janses juga Omenyoroti kebijakan KPU RI yang tiba-tiba menonaktifkan sementara Komisioner KPU Kabupaten Fakfak. Langkah ini dianggapnya sarat kepentingan tertentu dan melanggar administrasi.
Karena itu, Janses melaporkan KPU RI dan KPU Provinsi Papua Barat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik.
Harapan untuk Pemilu yang Jurdil
Janses berharap DKPP dan Bawaslu segera memeriksa KPU Provinsi Papua Barat dan KPU RI agar proses Pilkada di Fakfak dapat berlangsung jujur dan adil (jurdil). “Kami ingin memastikan pemilihan kepala daerah di Fakfak bebas dari intervensi yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi,” pungkasnya.
