SAMUDERA NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung kembali melakukan rotasi jabatan untuk memperkuat kinerja birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, atas nama Gubernur Lampung, melantik dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung, bertempat di Ruang Rapat Utama, Rabu, 6 Agustus 2025.
Pelantikan ini merujuk pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: 800.1.3.3/4096/VI.04/2025 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, yang ditetapkan pada 5 Agustus 2025.
Adapun dua pejabat yang dilantik adalah:
1. Elvira Umihanni, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Lampung, kini menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung.
2. Bani Ispriyanto, sebelumnya Kepala Dinas KPTPH, kini menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan Sekdaprov, pelantikan ini disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga mengajak pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri, bekerja cepat, dan membawa inovasi dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
Provinsi Lampung, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, memegang peran penting dalam penyediaan bahan pangan strategis seperti padi, jagung, singkong, dan kopi. Oleh karena itu, pengelolaan sektor pertanian diharapkan lebih modern, berkelanjutan, dan mampu mendorong hilirisasi.
Menurut Gubernur, pertanian harus menjadi fondasi utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang tepat, pertanian bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga peningkatan pendapatan petani, pembukaan lapangan kerja, dan pengurangan angka kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan.
Pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan, lanjut Gubernur, adalah pertumbuhan yang berdampak langsung pada masyarakat lapisan bawah. Untuk mewujudkannya, sektor pertanian harus diangkat menjadi kekuatan ekonomi yang strategis dan inklusif.***
