SAMUDERA NEWS – Industri tapioka nasional tengah menghadapi ujian berat. Sepanjang 2024–2025, permintaan global terhadap tapioka terus menurun, terutama dari sektor kertas dan pangan yang selama ini menjadi penyerap terbesar. Dampaknya langsung terasa pada harga singkong di tingkat petani, khususnya di Lampung yang menjadi sentra produksi terbesar di Indonesia.
Harga singkong yang sebelumnya dipatok pemerintah Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen kini anjlok di lapangan. Banyak pabrik menerapkan rafaksi hingga 40 persen, membuat harga riil yang diterima petani hanya berkisar Rp1.000–1.100 per kilogram. Kondisi ini menimbulkan tekanan berat bagi petani yang bergantung pada singkong sebagai sumber utama pendapatan.
Fenomena ini tidak hanya terjadi di Lampung, tetapi juga di berbagai sentra singkong nasional. Penurunan harga aci (tepung tapioka) menjadi faktor utama yang mendorong turunnya harga singkong. Jika pada akhir 2024 harga aci masih berada di kisaran Rp5.600 per kilogram, kini harganya jatuh hingga Rp4.500 per kilogram, bahkan di beberapa daerah lebih rendah.
Lampung sendiri memegang peran vital dalam industri tapioka nasional. Dengan luas lahan ubi kayu mencapai 239.994 hektare pada 2024 dan produksi mencapai 7,16 juta ton, provinsi ini mampu menghasilkan 1,79 juta ton tepung tapioka dengan nilai produksi sekitar Rp10,7 triliun. Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mencatat terdapat 67 industri tapioka tersebar di sembilan kabupaten, terdiri dari 32 perusahaan besar dan 35 skala menengah. Konsentrasi terbesar berada di Lampung Tengah dengan 36 perusahaan aktif.
Perusahaan besar seperti PT Budi Acid Jaya, PT Florindo Makmur, PT Umas Jaya Agrotama, PT Sungai Bungur Indo Perkasa, hingga PT Bintang Lima Menggala menjadi penggerak utama produksi. Kapasitas produksi juga tidak main-main, misalnya PT Sinar Pematang Mulia II di Lampung Tengah yang mampu memproduksi hingga 500 ton per hari atau setara 182.500 ton per tahun. Namun, kapasitas besar ini justru membuat stok menumpuk ketika permintaan pasar melemah. Data terakhir menunjukkan stok tepung tapioka di Lampung mencapai 400 ribu ton yang belum terserap pasar.
Penurunan permintaan global juga terekam dalam laporan Asosiasi Perdagangan Tapioka Thailand. Harga ekspor FOB Bangkok turun drastis, dari US\$568 per ton pada awal 2024 menjadi hanya US\$405–450 per ton pada Agustus 2025. Lampung yang selama ini ikut bergantung pada pasar ekspor ikut terimbas penurunan harga tersebut.
Instruksi Gubernur Lampung Nomor 2/2025 sejatinya sudah mengatur harga dasar Rp1.350/kg tanpa ukur kadar pati dengan potongan maksimal 30 persen. Namun di lapangan, aturan ini sulit dijalankan. Rafaksi hingga 40 persen membuat petani semakin tertekan, sementara industri juga mengaku kesulitan menanggung biaya operasional di tengah harga jual yang terus jatuh.
Ketua Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) Lampung, Helmi Hasanuddin, menilai tren penurunan harga singkong berpotensi berlanjut hingga awal 2026 jika tidak ada intervensi nyata. Menurutnya, solusi yang paling realistis adalah memperkuat kemitraan antara petani dan industri.
“Petani singkong harus menjalankan panca usaha tani, mulai dari pemilihan bibit unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, panen tepat waktu, hingga pascapanen yang baik. Pemerintah, BUMN, dan swasta harus terlibat dalam mendukung ini agar kualitas singkong meningkat dan harga lebih stabil,” ujar Helmi di Bandar Lampung, Rabu (20/8/2025).
Helmi juga menyarankan diversifikasi tanaman ke komoditas lain seperti jagung, namun dengan catatan harus berbasis ekosistem bisnis yang terintegrasi. “Diversifikasi ke jagung bisa dilakukan, tapi harus dalam pola eco region yang dibina berkelanjutan. Harus ada fasilitas pengering skala kecamatan, kemitraan dengan UMKM pakan, serta peternak lokal dalam pola bisnis close loop. Jangan sampai petani hanya berpindah masalah dari singkong ke jagung,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Himpunan Perusahaan Tepung Tapioka Indonesia (HPPTI), Tigor Silitonga, menyoroti aspek global yang memengaruhi industri. Ia menjelaskan bahwa penurunan konsumsi kertas di dunia karena peralihan ke media digital berdampak langsung pada penurunan permintaan tapioka.
“Industri kertas yang biasanya menyerap tapioka semakin melemah. Hal ini menyebabkan kebutuhan tapioka berkurang drastis, sehingga harga singkong ikut tertekan. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan proteksi pasar domestik agar produk dalam negeri bisa terserap lebih banyak,” kata Tigor.
Menurut Tigor, pembatasan impor produk substitusi sangat penting. Selain itu, peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan petani harus dilakukan agar industri dalam negeri tetap bertahan. Meski ada wacana diversifikasi ke jagung, ia menilai singkong tetap menjadi tanaman andalan Lampung.
“Jagung memang punya potensi, apalagi dengan adanya HPP Rp5.500/kg dan Bulog ditugaskan menyerap hingga 1 juta ton pada 2025. Namun, singkong sudah membudaya di Lampung dan lebih mudah ditanam. Petani tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Strateginya adalah memperkuat kemitraan dan efisiensi industri tapioka,” jelasnya.
Dengan stok tapioka yang menumpuk, permintaan ekspor yang melemah, dan harga singkong yang terus menurun, para petani kini berada di persimpangan sulit. Jalan keluar yang diusulkan berbagai pihak adalah memperkuat kemitraan, meningkatkan kualitas hasil, mengurangi ketergantungan pada pasar global, dan membuka jalur diversifikasi secara bertahap.
Singkong tetap dipandang sebagai komoditas strategis Lampung. Namun untuk menjadikannya berkelanjutan, dibutuhkan langkah nyata: regulasi yang konsisten, proteksi pasar domestik, inovasi teknologi pertanian, serta dukungan dari seluruh rantai pasok agar petani tidak terus menjadi pihak yang paling dirugikan dalam dinamika pasar global.***
