SAMUDERA NEWS— Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, kembali menegaskan pandangannya terkait wacana pendidikan gratis di Provinsi Lampung. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Diskusi Santai bertema “Guru Menjadi Beban Negara” yang digelar Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung, di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025.
Dalam diskusi yang berlangsung pukul 15.00 hingga selesai, Yanuar mengungkapkan alasan penolakannya terhadap pendidikan gratis, yakni karena menurutnya, memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas membutuhkan modal. “Waktu itu saat wacana pendidikan gratis, saya menolak. Anggaran pendidikan yang digelontorkan negara masih terbatas, sehingga perlu dukungan masyarakat,” kata Yanuar.
Yanuar menambahkan bahwa seharusnya program pendidikan gratis fokus pada siswa dari keluarga tidak mampu. Ia juga menyinggung kebijakan terbaru Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menghapus Komite Sekolah. Kebijakan ini, menurut Yanuar, berdampak pada sekolah-sekolah yang selama ini menggunakan dana komite untuk kebutuhan operasional, terutama listrik. “Karena biaya listrik sangat besar, sementara banyak sekolah yang sudah berhenti menggunakan fasilitas pendingin, Komite Sekolah dibubarkan. Ini menjadi masalah baru yang harus dibahas secara serius,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Yanuar mengajak guru untuk terbuka dan jujur dalam menyampaikan persoalan di dunia pendidikan, namun tetap berada dalam zona aman. “Uraikan masalah sesungguhnya dengan jujur, sehingga kami di DPRD tidak hanya bisa teriak-teriak sendiri, tetapi bisa mencari solusi yang tepat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Gino Vanolie, yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, menyoroti kondisi guru, terutama guru honorer. Menurutnya, peran guru saat ini sangat miris karena harus mendidik anak-anak agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, namun kesejahteraan guru tidak memadai.
Gino juga menyinggung pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menyerap anggaran besar, namun pemanfaatannya belum maksimal. “Kalau sebagian anggaran IKN dialihkan untuk dunia pendidikan, saya yakin banyak masalah bisa teratasi,” ungkapnya. Ia menambahkan, berita terkait pernyataan Menteri Keuangan RI yang beredar—yang bisa jadi hoax atau hasil editan—justru menjadi pemicu agar masyarakat lebih peduli pada pendidikan dan nasib guru.
Gino pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan Pemprov Lampung yang menghapus dana komite sekolah tanpa adanya solusi alternatif untuk kelayakan pendidikan. “Kalau kebijakan ini diterapkan, pemerintah harus memastikan dana BOS mencukupi agar pendidikan tetap berkualitas,” tegasnya.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menekankan bahwa masalah pendidikan di Lampung sangat kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan. “Memotong satu masalah sering menimbulkan masalah baru. Pendidikan harus diurus secara sistematis agar bisa menghasilkan SDM berkualitas,” jelasnya. Iqbal juga menyoroti pentingnya persatuan dalam konteks pendidikan, mengingat potensi fragmentasi masyarakat yang bisa muncul akibat kebijakan parsial.
Dalam diskusi yang dimoderatori Ahmad Thoha, FP3 Lampung menghadirkan sejumlah narasumber lain, termasuk utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Universitas Lampung, mahasiswa, serta pemerhati pendidikan. Diskusi ini menjadi ruang strategis untuk membahas tantangan dunia pendidikan, termasuk kesejahteraan guru, pembiayaan pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kualitas pembelajaran.
Diskusi santai ini menegaskan bahwa meskipun guru menjadi “beban negara” dalam pandangan sebagian pihak, dukungan kebijakan, alokasi anggaran, serta perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Lampung.***
