SAMUDRA NEWS- Kriminalisasi utang piutang kerap memicu polemik hukum. Artikel ini mengulas batas antara wanprestasi perdata dan tindak pidana, dasar hukum, serta dampaknya terhadap hak warga negara.
Kriminalisasi utang piutang kembal
menjadi sorotan publik setelah sejumlah kasus sengketa keuangan berujung pada proses pidana. Praktik ini menuai kritik karena dinilai mencampuradukkan ranah hukum perdata dan pidana, serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Isu ini mencuat ketika pihak yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan tuduhan penipuan atau penggelapan. Padahal, dalam banyak kasus, hubungan hukum antara para pihak sejak awal merupakan hubungan perdata yang lahir dari perjanjian.
Secara definisi, utang piutang adalah hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang lahir dari perjanjian, di mana debitur berkewajiban membayar sejumlah uang atau prestasi tertentu kepada kreditur. Dasar hukumnya diatur dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian dengan syarat pihak yang menerima akan mengembalikan barang sejenis dalam jumlah yang sama.
Dalam hukum perdata, kegagalan debitur memenuhi kewajibannya dikenal sebagai wanprestasi. Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi apabila debitur lalai memenuhi prestasi setelah dinyatakan ingkar. Penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan perdata, bukan melalui pemidanaan.
Persoalan muncul ketika wanprestasi ditarik ke ranah pidana. Tuduhan penipuan sering kali didasarkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan tuduhan penggelapan merujuk Pasal 372 KUHP. Padahal, unsur utama penipuan adalah adanya niat jahat sejak awal untuk menguntungkan diri sendiri dengan tipu muslihat. Tanpa pembuktian niat jahat tersebut, sengketa utang piutang seharusnya tetap berada dalam ranah perdata.
Dari sisi siapa yang paling terdampak
kriminalisasi utang piutang kerap menimpa debitur dengan posisi tawar lemah, seperti pelaku usaha kecil atau individu yang mengalami kesulitan ekonomi. Laporan pidana sering digunakan sebagai alat tekanan agar debitur segera membayar, meskipun secara hukum perdata sengketa belum diuji di pengadilan.
Kapan suatu sengketa utang piutang
dapat masuk ranah pidana? Para ahli hukum menegaskan bahwa pidana hanya dapat diterapkan jika terdapat bukti kuat bahwa sejak awal perjanjian dibuat, debitur telah memiliki itikad buruk, misalnya menggunakan identitas palsu, memberikan keterangan tidak benar, atau mengalihkan objek jaminan secara melawan hukum.
Di mana letak persoalan utama
kriminalisasi utang piutang? Masalahnya terletak pada penafsiran yang tidak cermat terhadap unsur pidana oleh aparat penegak hukum. Tanpa pemahaman yang kuat tentang perbedaan perdata dan pidana, proses hukum berisiko menyimpang dari prinsip due process of law.
Mengapa praktik ini dianggap berbahaya bagi sistem hukum? Kriminalisasi utang piutang berpotensi menciptakan ketakutan dalam aktivitas ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian hukum bahwa risiko bisnis dan kegagalan pembayaran tidak serta-merta berujung pada pidana. Jika tidak dikendalikan, praktik ini dapat menghambat iklim investasi dan kewirausahaan.
Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya telah menegaskan pentingnya membedakan wanprestasi dan tindak pidana. Aparat penegak hukum diingatkan agar tidak menjadikan hukum pidana sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan sengketa perdata. Hukum pidana seharusnya menjadi ultimum remedium atau upaya terakhir.
Dari perspektif hak asasi manusia,
kriminalisasi utang piutang juga menyentuh hak atas kebebasan dan rasa aman. Penahanan debitur dalam sengketa perdata murni berpotensi melanggar prinsip perlindungan HAM, terutama jika dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat.
Ke depan, pencegahan kriminalisasi
utang piutang memerlukan penguatan pemahaman hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Edukasi tentang mekanisme gugatan perdata, eksekusi putusan, dan alternatif penyelesaian sengketa menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan hukum pidana.
Pada akhirnya, penegakan hukum yang adil menuntut ketegasan dalam menjaga batas antara perdata dan pidana. Sengketa utang piutang harus diselesaikan melalui jalur yang tepat agar hukum tidak berubah menjadi alat tekanan, melainkan sarana keadilan bagi semua pihak.***
