SAMUDERA NEWS- Perceraian kerap dipersepsikan sebagai proses panjang, melelahkan, dan penuh konflik. Persepsi ini tidak sepenuhnya keliru, mengingat perceraian menyangkut aspek emosional sekaligus hukum. Namun, dengan pemahaman prosedur yang tepat, proses perceraian dapat ditempuh secara lebih tertib, efisien, dan minim gesekan. Di sinilah pentingnya mengetahui langkah hukum mengurus perceraian tanpa ribet.
Secara hukum, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Definisi ini ditegaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Artinya, perceraian tidak dapat dilakukan sepihak tanpa mekanisme hukum yang sah.
Dari sisi what, perceraian mencakup dua jenis utama. Bagi pasangan Muslim, dikenal cerai talak yang diajukan oleh suami dan cerai gugat yang diajukan oleh istri melalui Pengadilan Agama. Bagi pasangan non-Muslim, perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 63 UU Perkawinan dan diperinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
Who atau pihak yang terlibat tidak hanya suami dan istri. Pengadilan, hakim, panitera, serta dalam kondisi tertentu mediator, turut berperan. Kehadiran kuasa hukum bersifat opsional, tetapi sering kali membantu memperlancar proses, terutama jika menyangkut pembagian harta bersama dan hak asuh anak.
When atau kapan perceraian dapat diajukan bergantung pada kesiapan administratif dan alasan hukum. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup, seperti perselisihan terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan pasangannya, atau kekerasan dalam rumah tangga. Alasan-alasan ini juga dirinci dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan Muslim.
Where atau di mana perceraian diurus ditentukan oleh domisili para pihak. Gugatan atau permohonan perceraian diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Prinsip ini bertujuan memudahkan pemanggilan para pihak dan menjamin asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Why atau mengapa jalur hukum penting menjadi aspek krusial. Perceraian di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui negara. Akibatnya, status hukum para pihak menjadi tidak jelas, termasuk terkait pencatatan sipil, hak waris, dan perwalian anak. Putusan pengadilan menjadi dasar perubahan status dalam dokumen kependudukan, seperti akta cerai.
How atau bagaimana langkah praktisnya menjadi kunci agar perceraian tidak berlarut-larut. Langkah pertama adalah menyiapkan dokumen, antara lain buku nikah atau akta perkawinan, kartu identitas, dan surat-surat pendukung alasan perceraian. Setelah itu, pemohon mendaftarkan perkara ke pengadilan. Saat ini, Mahkamah Agung telah menyediakan sistem e-Court yang memungkinkan pendaftaran perkara secara daring, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.
Tahap berikutnya adalah proses persidangan. Pada sidang pertama, hakim wajib mengupayakan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi sering dianggap formalitas, padahal dapat menjadi jalan damai yang menghemat waktu dan biaya. Jika mediasi gagal, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara hingga putusan.
Agar proses tidak ribet, para pihak disarankan bersikap kooperatif. Ketidakhadiran tanpa alasan sah, sengketa emosional yang dibawa ke persidangan, atau dokumen yang tidak lengkap kerap menjadi penyebab utama lamanya proses. Dalam praktik, perceraian yang tidak disertai sengketa harta dan hak asuh dapat selesai dalam beberapa bulan.
Meski demikian, pendekatan kritis tetap diperlukan. Tidak semua kasus perceraian bisa disederhanakan. Sengketa harta bersama, misalnya, memiliki rezim hukum tersendiri berdasarkan Pasal 35 dan 37 UU Perkawinan. Begitu pula soal hak asuh anak, yang harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata kepentingan orang tua.
Pada akhirnya, mengurus perceraian tanpa ribet bukan berarti menyepelekan proses hukum, melainkan memahami alurnya dengan benar. Literasi hukum menjadi bekal penting agar perceraian tidak berubah menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan semua pihak. Negara telah menyediakan mekanisme yang relatif jelas; tantangannya adalah bagaimana masyarakat memanfaatkannya secara bijak.***
