SAMUDERA NEWS– Hampir satu dekade berlalu, pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung terhenti di titik stagnasi. Jalan-jalan rusak, Kota Baru yang terbengkalai, hanya sekadar gambaran kecil dari kemunduran yang melanda Lampung.
Saat pemerintah pusat mempercepat pembangunan melalui Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Lampung masih terjebak dalam keadaan yang sama.
Di era pascakepemimpinan Gubernur Sjahroedin ZP, perubahan di Lampung pun tak kunjung terwujud.
Sekalipun dua gubernur penggantinya, Ridho Ficardo dan Arinal, mengambil alih tampuk kepemimpinan, namun terlihat mereka tidak memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kualitas infrastruktur di Lampung.
Ironisnya, seiring dengan berkembangnya industri pariwisata yang semakin menarik minat wisatawan dan investor, Ridho maupun Arinal tampaknya kurang melihat potensi ini sebagai peluang untuk memajukan Lampung.
Kondisi jalan provinsi di 15 kabupaten/kota di Lampung semakin memprihatinkan, rusak parah, tidak layak dilalui, dan menyebabkan banyak kecelakaan fatal.
Bahkan, intervensi langsung dari pemerintah pusat diperlukan, di mana Presiden Jokowi pun angkat bicara mengenai kondisi buruk jalan di Lampung, setelah seorang influencer asal Lamtim yang tinggal di luar negeri menyoroti masalah pembangunan di daerah tersebut.
Tetapi, teguran dan sindiran dari influencer serta Presiden tampaknya tidak cukup untuk menggerakkan Arinal dalam memperbaiki infrastruktur Lampung.
Justru, dengan percaya diri, Arinal justru kembali maju untuk memimpin di periode keduanya.
Salah satu akar masalah kemunduran infrastruktur Lampung adalah kecenderungan masyarakat yang pragmatis, yang lebih memilih pemimpin berdasarkan keuntungan pribadi melalui praktik politik uang.
Kasus-kasus seperti serangan fajar menjadi bukti bahwa terpilihnya kandidat tertentu lebih didorong oleh kepentingan pribadi daripada kepentingan kemajuan Provinsi Lampung.***
