SAMUDERA NEWS Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang mengimbau agar pembongkaran pagar laut dilakukan dengan hati-hati, kini menuai kontroversi. Pasalnya, kebijakan tersebut berseberangan dengan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan pembongkaran pagar laut oleh TNI Angkatan Laut.
Direktur Eksekutif Advokasi Indonesia Raya, Fadli Rumakefing, menilai pernyataan Trenggono sebagai penolakan terhadap perintah Presiden. Ia menekankan bahwa pemagaran laut di pesisir Tangerang telah merugikan nelayan dengan mengurangi ruang hidup mereka, sehingga mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang memprioritaskan pembongkaran pagar tersebut.
Fadli menilai kebijakan ini sebagai langkah berani Prabowo, yang dianggap berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa. “Keputusan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk proaktif memperjuangkan hak rakyat,” ujarnya.
Dalam memperingati 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo, Advokasi Indonesia Raya mendesak agar Presiden melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri dalam kabinet Merah Putih. “Jika ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik, apalagi jika terindikasi pembangkangan halus atau terlibat dengan pihak asing, maka pembersihan harus dilakukan,” tambah Fadli.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, langkah ini menandai pentingnya keselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan pelaksana di lapangan.***
