SAMUDERA NEWS— Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia politik Lampung. Tiga anggota DPRD Lampung Tengah dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Senin (8/12/2025). Informasi ini menyebar cepat dan memicu kehebohan di kalangan masyarakat, mengingat para wakil rakyat tersebut tengah berada dalam agenda resmi.
Menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, penangkapan itu benar terjadi. Ia menyebut terdapat tiga anggota DPRD yang diamankan, masing-masing berinisial SB, PS, dan RH. Ketiganya diketahui sedang mengikuti Bimtek Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila yang digelar sejak Minggu, 7 Desember 2025 di Hotel Novotel, Jakarta.
Sumber tersebut mengungkapkan bahwa OTT diduga dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. Pada momen itu, SB yang tengah berada di ruangan bersama sejumlah anggota dewan lainnya tiba-tiba keluar tanpa alasan dan tidak kembali hingga kegiatan berakhir. Tak lama kemudian, kabar OTT pun merebak.
Hal serupa juga dikabarkan menimpa PS. Sementara RH disebut-sebut dibawa petugas KPK setelah baru saja tiba di Jakarta usai pulang dari ibadah umrah. Nama ketiganya langsung mencuat dalam berbagai diskusi dan grup pesan instan, memicu banyak dugaan dari berbagai pihak.
Rombongan DPRD Lampung Tengah dijadwalkan mengikuti Bimtek selama dua hari, 8–9 Desember 2025, dengan agenda utama terkait pembinaan ideologi negara. Mereka seharusnya kembali ke Lampung pada 10 Desember pagi. Namun insiden ini membuat situasi Bimtek berubah menjadi sorotan nasional.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa OTT ini diduga terkait proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Kabar lain menyebut adanya dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam rencana Pemkab Lampung Tengah meminjam dana ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dugaan-dugaan ini masih simpang siur karena belum ada pernyataan resmi dari KPK.
Upaya konfirmasi kepada Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, hingga kini belum membuahkan respons. Pesan WhatsApp yang dikirim hanya berstatus terkirim tanpa balasan. Ketika dihubungi melalui sambungan telepon, juga tidak ada jawaban.
Situasi ini membuat publik bertanya-tanya mengenai modus, barang bukti, dan pihak lain yang mungkin ikut terseret dalam kasus tersebut. Warga Lampung Tengah pun menunggu kepastian karena penetapan APBD merupakan isu krusial yang menyangkut hajat hidup masyarakat.
Apabila kabar OTT ini benar dan terkait suap atau gratifikasi, maka ini menjadi pukulan keras bagi upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih di Lampung Tengah. Pasalnya, DPRD memegang peran penting dalam pembahasan dan persetujuan APBD yang menentukan arah pembangunan daerah.
Sampai saat ini, situasi terus berkembang. Publik menunggu konferensi pers resmi KPK mengenai detail penangkapan, barang bukti, kronologi lengkap, hingga status hukum para terduga. Sementara itu, suasana politik di Lampung Tengah semakin memanas dan dipenuhi spekulasi.***
