SAMUDERA NEWS- Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan terkait persoalan tersebut, komunikasi politik antara PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menjadi perhatian.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid disebut telah menjalin komunikasi mengenai polemik ijazah Gibran. Pembicaraan itu bahkan mulai ditindaklanjuti oleh Fraksi PKS di DPR RI.
Perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan baru: apakah persoalan dokumen pendidikan Gibran akan berlanjut menjadi langkah politik di parlemen?
Di tengah dinamika tersebut, Generasi Muda Pejuang Nusantara (GEMA PUAN) melalui Ketua Umumnya, Ridwan, kembali menyuarakan gagasan Pemilu Presiden ulang pada 2027. Organisasi tersebut menilai persoalan ini perlu mendapat penyelesaian yang jelas agar kepercayaan publik terhadap konstitusi dan demokrasi tetap terjaga.
Hasto dan PKS Mulai Buka Komunikasi Politik
Komunikasi antara Hasto Kristiyanto dan Muhammad Kholid menjadi salah satu perkembangan penting dalam polemik tersebut.
Sekjen PKS Muhammad Kholid sebelumnya membenarkan adanya komunikasi dengan Hasto. PDIP disebut menyambut positif aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada PKS terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran.
Pembicaraan tersebut kemudian mendapat tindak lanjut di internal Fraksi PKS.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, pada Jumat (30/10/2026) mengungkapkan bahwa fraksinya telah menerima instruksi untuk menindaklanjuti komunikasi kedua sekretaris jenderal tersebut.
Mardani menyebut dua opsi yang dapat dibahas, yakni penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat. Namun, keputusan mengenai langkah konkret masih menunggu pembahasan lebih lanjut setelah masa reses DPR berakhir.
“Fraksi diminta menindaklanjuti pembicaraan antarsekjen, akan kian jelas (hak angket atau hak menyatakan pendapat) saat masa reses selesai ya,” kata Mardani. <Cite refs={[“turn119077search0″,”turn119077search2”]}/>
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik mulai bergerak ke arah pembahasan kelembagaan. Meski demikian, hingga 31 Oktober 2026, belum ada keputusan resmi bahwa DPR akan menggunakan hak angket atau hak menyatakan pendapat.
Putusan MK dan MA Jadi Sorotan
Polemik dokumen pendidikan Gibran semakin mendapat perhatian setelah muncul dua perkembangan hukum yang berbeda.
Pertama, putusan MK dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang menunjukkan telah menyelesaikan jenjang pendidikan setara SMA.
MK juga menjelaskan bahwa certificate of attendance merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan atau tamat pendidikan.
Namun, permohonan dalam perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon. MK juga tidak memutuskan untuk mendiskualifikasi Gibran yang telah dilantik sebagai Wakil Presiden. <Cite refs={[“turn119077search4”]}/>
Kedua, putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.
Dalam perkara yang diajukan Subhan Palal, MA mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Majelis hakim kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan seluruh gugatan penggugat.
Objek perkara ini adalah Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.
MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan agar dokumen itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. <Cite refs={[“turn119077search6″,”turn119077search8”]}/>
Kedua putusan tersebut memiliki objek dan konsekuensi hukum berbeda. Putusan MK berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden, sedangkan putusan MA secara khusus menyangkut keabsahan dokumen administrasi penyetaraan pendidikan.
Karena itu, pembatalan surat penyetaraan oleh MA tidak serta-merta membatalkan hasil Pilpres 2024 maupun mengakhiri jabatan Wakil Presiden. Persoalan mengenai konsekuensi terhadap persyaratan pencalonan tetap membutuhkan penjelasan berdasarkan mekanisme hukum dan kewenangan lembaga negara.
DPR Dihadapkan pada Pilihan Hak Konstitusional
Setelah komunikasi PDIP dan PKS mencuat, perhatian publik mulai tertuju kepada DPR RI.
Hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan dua instrumen yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan.
Hak angket dapat digunakan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas.
Sementara itu, hak menyatakan pendapat memiliki ruang penggunaan yang berbeda, termasuk dalam proses konstitusional terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Proses tersebut memiliki tahapan dan persyaratan tersendiri, termasuk keterlibatan DPR, pemeriksaan oleh MK, dan keputusan MPR.
Artinya, polemik dokumen pendidikan Gibran tidak bisa diselesaikan hanya melalui keputusan politik sepihak. Setiap langkah harus memiliki dasar hukum dan mengikuti prosedur konstitusional.
Publik kini menunggu apakah komunikasi Hasto dan PKS akan berkembang menjadi langkah resmi di parlemen atau berhenti pada tahap pembahasan politik.
GEMA PUAN Tetap Dorong Pemilu Ulang 2027
Di tengah perkembangan tersebut, GEMA PUAN melalui Ketua Umumnya, Ridwan, tetap menyuarakan gagasan Pemilu Presiden ulang pada 2027.
Menurut organisasi tersebut, persoalan ini tidak semestinya berhenti pada perdebatan mengenai keabsahan dokumen administrasi. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu dijawab, yakni bagaimana memastikan setiap proses pencalonan pemimpin nasional memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ridwan menilai, ketika persoalan persyaratan pendidikan calon wakil presiden menjadi objek pemeriksaan lembaga peradilan dan menghasilkan putusan yang berbeda ruang lingkupnya, negara harus memberikan penjelasan secara terbuka.
Dalam pernyataan yang disiapkan untuk publik, Ridwan menyampaikan kritik terhadap penegakan prinsip konstitusi.
“Jangan sampai konstitusi hanya menjadi pajangan dalam kehidupan bernegara. Jangan sampai rakyat diwajibkan menaati setiap pasal undang-undang, sementara ketika muncul persoalan serius menyangkut persyaratan seorang pemimpin, negara justru sibuk mencari alasan untuk tidak menyelesaikannya. Konstitusi tidak boleh tunduk kepada kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaanlah yang wajib tunduk kepada konstitusi!”
Ia menegaskan bahwa GEMA PUAN tidak menginginkan persoalan tersebut berujung pada pertarungan politik tanpa penyelesaian.
“Kami tidak sedang meminta negara menciptakan kekacauan. Kami justru meminta negara menunjukkan keberanian konstitusionalnya. Jika proses yang melahirkan kepemimpinan nasional ternyata menyisakan persoalan mendasar mengenai pemenuhan persyaratan, jangan tutup mata dan jangan berlindung di balik jabatan. Rakyat berhak mendapatkan kepastian. Jabatan boleh tinggi, kekuasaan boleh besar, tetapi tidak ada seorang pun yang berada di atas konstitusi!”
Bagi Ridwan, wacana Pemilu Presiden ulang 2027 merupakan salah satu usulan politik GEMA PUAN untuk mencari jalan penyelesaian atas persoalan yang berkembang.
Pemilu Ulang 2027 Masih Berupa Aspirasi Politik
Gagasan Pemilu Presiden ulang tentu bukan persoalan sederhana.
Konstitusi dan undang-undang pemilu telah mengatur tahapan, persyaratan, serta mekanisme penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tidak ada ketentuan yang secara otomatis membatalkan hasil pemilu hanya karena surat penyetaraan pendidikan seorang pejabat dinyatakan tidak sah melalui putusan sengketa tata usaha negara.
Karena itu, gagasan Pemilu ulang 2027 yang disuarakan GEMA PUAN harus dipahami sebagai aspirasi politik organisasi, bukan keputusan hukum ataupun agenda resmi pemerintah dan penyelenggara pemilu.
Ridwan mengatakan, pihaknya ingin agar persoalan tersebut dibahas secara terbuka dan tidak berhenti pada perdebatan mengenai figur.
“Jangan persempit persoalan ini seolah-olah hanya tentang siapa yang menjadi wakil presiden. Ini tentang bagaimana kita menjaga kehormatan demokrasi. Kalau ada masalah dalam proses yang melahirkan kekuasaan, maka masalah itu harus dijawab secara terbuka dan bertanggung jawab. Jangan sampai rakyat diminta menerima hasil, tetapi pertanyaan mendasar mengenai persyaratannya tidak pernah memperoleh penyelesaian yang memadai.”
Ia juga menilai bahwa kejelasan hukum penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi. Setiap warga negara harus mendapatkan kepastian bahwa aturan berlaku sama bagi semua orang, termasuk mereka yang sedang memegang jabatan tinggi.”
Publik Menunggu Langkah Berikutnya
Polemik dokumen pendidikan Gibran kini berkembang menjadi pembahasan yang melibatkan jalur hukum dan komunikasi politik antarpartai.
Komunikasi Hasto dan PKS, rencana tindak lanjut Fraksi PKS, serta putusan MA pada 30 Oktober 2026 menjadi rangkaian perkembangan yang akan terus dicermati publik.
Sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban. Apakah Fraksi PKS akan membawa persoalan ini ke pembahasan resmi DPR? Apakah PDIP akan melanjutkan komunikasi dengan fraksi-fraksi lain? Bagaimana pemerintah menindaklanjuti putusan MA mengenai surat penyetaraan tersebut?
Di sisi lain, GEMA PUAN tetap mendorong gagasan Pemilu Presiden ulang 2027 sebagai usulan penyelesaian politik.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata mengenai Gibran Rakabuming Raka ataupun dinamika antarpartai. Isu yang lebih besar adalah kepastian hukum, penghormatan terhadap konstitusi, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi.
“Demokrasi tidak boleh menjadi panggung tempat kekuasaan menentukan sendiri aturan mainnya. Rakyat memilih pemimpin berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan kompromi yang mengabaikan konstitusi. Jika kita membiarkan persoalan seperti ini tanpa kejelasan, lalu untuk apa kita memiliki undang-undang dan lembaga negara?” tutup Ridwan.
Kini publik menunggu apakah komunikasi politik Hasto dan PKS akan berlanjut menjadi langkah konkret di DPR, sementara wacana Pemilu ulang 2027 masih menjadi aspirasi yang disuarakan GEMA PUAN.***
