SAMUDERA NEWS- Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM) milik Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum sepenuhnya dikenal masyarakat, meski puskesmas menerima alokasi anggaran kesehatan yang cukup besar. Kondisi ini terungkap dari pengalaman warga dan menjadi catatan DPRD Kota Bandar Lampung terkait pentingnya sosialisasi serta koordinasi lintas lembaga.
Masih ada warga yang datang berobat ke puskesmas tanpa mengetahui bahwa layanan kesehatan gratis dapat diakses melalui P2KM. Salah satunya Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura, yang pada Jumat, 26 Desember 2025, menjalani pemasangan alat kontrasepsi implant di salah satu puskesmas pemerintah. Ia mengaku baru mengetahui layanan tersebut saat berada di fasilitas kesehatan.
“Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implant di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujar Sarbanun usai mendapatkan layanan.
P2KM merupakan program Pemerintah Kota Bandar Lampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini ditujukan bagi warga yang belum terdaftar atau belum tercover dalam jaminan kesehatan nasional maupun skema asuransi kesehatan lainnya. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdomisili Bandar Lampung.
Pelaksanaan P2KM dikelola langsung oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di puskesmas. Seorang pegawai puskesmas mengungkapkan bahwa BLUD memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengestimasi anggaran sesuai kebutuhan pelayanan. Namun, keterbatasan informasi ke publik dinilai membuat program ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa akses kesehatan gratis merupakan salah satu program unggulan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Ia meminta agar puskesmas, Dinas Kesehatan, DPRD, dan lembaga kontrol independen membuka koordinasi serta komunikasi secara transparan.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni Paslah, Rabu, 24 Desember 2025.
Asroni juga menyoroti bahwa puskesmas BLUD memiliki banyak sumber pendanaan. Selain Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan, puskesmas mengelola dana dari BPJS Kesehatan, layanan jaminan kesehatan lainnya, pelayanan umum, serta P2KM dari APBD Kota Bandar Lampung. Banyaknya sumber anggaran ini seharusnya berbanding lurus dengan kualitas layanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, program kesehatan yang didanai APBN maupun APBD perlu disosialisasikan secara konsisten agar masyarakat mengetahui hak-haknya. Selain itu, transparansi juga penting sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, informasi resmi terkait optimalisasi P2KM dan pemanfaatan anggaran kesehatan lainnya belum diperoleh secara menyeluruh. Pihak puskesmas menyebut kepala puskesmas sedang cuti bersama dan hanya tenaga pelayanan yang bertugas. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi karena masih dalam masa cuti bersama.***
