SAMUDRA NEWS_Perkembangan teknologi informasi tidak hanya mengubah pola komunikasi masyarakat, tetapi juga cara kejahatan dilakukan. Kekerasan seksual kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan merambah ruang digital. Kasus pelecehan seksual daring, ancaman penyebaran konten intim, hingga eksploitasi seksual berbasis elektronik semakin sering muncul dan menuntut penanganan hukum yang adaptif, termasuk melalui pengadilan siber.
Kekerasan seksual di ranah siber menjadi perhatian publik karena korbannya kerap mengalami dampak berlapis. Selain trauma psikologis, korban juga menghadapi risiko stigma sosial akibat jejak digital yang sulit dihapus. Di sinilah peran sistem peradilan menjadi krusial, yakni memastikan keadilan bagi korban sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pelaku.
Secara hukum, kekerasan seksual adalah
setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang, yang dilakukan secara paksa atau tanpa persetujuan. Definisi ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Sementara itu, pengadilan siber dapat dipahami sebagai mekanisme persidangan yang memanfaatkan teknologi informasi, baik dalam tahap pendaftaran perkara, pemeriksaan saksi, hingga persidangan jarak jauh. Praktik ini berkembang seiring kebutuhan efisiensi dan perlindungan pihak-pihak yang terlibat, terutama korban kekerasan seksual.
Dasar hukum penyelesaian kasus
kekerasan seksual di pengadilan siber bersumber dari beberapa regulasi. Selain UU TPKS, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi landasan penting, khususnya ketika kekerasan seksual dilakukan melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, misalnya, mengatur larangan distribusi konten bermuatan melanggar kesusilaan.
Proses hukum perkara kekerasan
seksual siber dimulai dari pelaporan korban kepada aparat penegak hukum. Laporan ini dapat disampaikan secara langsung atau melalui kanal daring yang disediakan kepolisian. Dalam tahap penyidikan, alat bukti elektronik seperti pesan digital, rekaman, atau tangkapan layar memiliki peran sentral.
Keabsahan alat bukti elektronik dijamin
dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini menjadi kunci dalam pembuktian kasus kekerasan seksual di ruang siber, yang sering kali minim saksi langsung.
Dalam konteks pengadilan siber,
pemeriksaan korban dan saksi dapat dilakukan secara daring untuk menghindari tekanan psikologis. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban sebagaimana diatur dalam UU TPKS, yang menekankan pendekatan berperspektif korban dan non-diskriminatif.
Hakim memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya persidangan elektronik, termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban. Langkah ini penting mengingat sifat sensitif perkara kekerasan seksual. Pengungkapan identitas korban dapat menimbulkan reviktimisasi dan bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Meski demikian, penyelesaian kasus
kekerasan seksual di pengadilan siber tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan literasi digital, baik di kalangan aparat maupun masyarakat. Selain itu, penilaian terhadap alat bukti elektronik memerlukan keahlian khusus agar tidak menimbulkan kekeliruan hukum.
Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat kritik terkait konsistensi penerapan aturan. Beberapa kasus menunjukkan adanya perbedaan tafsir antara aparat, terutama dalam menentukan pasal yang tepat antara UU TPKS dan Undang-Undang ITE. Situasi ini menuntut koordinasi dan pedoman yang lebih jelas.
Bagi korban, keberadaan pengadilan
siber diharapkan dapat memberikan akses keadilan yang lebih aman dan manusiawi. Proses hukum yang responsif dan sensitif menjadi kunci agar korban berani melapor dan mengikuti proses hingga putusan berkekuatan hukum tetap.
Dengan demikian, penyelesaian kasus
kekerasan seksual di pengadilan siber mencerminkan upaya adaptasi sistem hukum terhadap perkembangan teknologi. Tantangan masih ada, namun kerangka hukum yang tersedia menunjukkan komitmen negara untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan di ruang digital.***
