SAMUDERA NEWS- Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama disebut sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian pasar, UMKM terbukti relatif tangguh dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, di balik perannya yang strategis, UMKM masih menghadapi persoalan mendasar terkait perlindungan hukum, mulai dari legalitas usaha, akses pembiayaan, hingga sengketa bisnis.
Perlindungan hukum UMKM dapat dipahami sebagai serangkaian jaminan dan mekanisme hukum yang diberikan negara untuk melindungi pelaku UMKM dari ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan ekonomi, serta risiko hukum yang timbul dalam kegiatan usaha. Perlindungan ini mencakup aspek preventif maupun represif, baik melalui regulasi, kebijakan afirmatif, maupun penegakan hukum.
Dasar hukum utama perlindungan UMKM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mendefinisikan UMKM sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, dengan kriteria tertentu berdasarkan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Definisi ini menjadi fondasi yuridis bagi seluruh kebijakan turunan terkait UMKM.
Dalam Pasal 4 UU UMKM, negara secara eksplisit menyatakan tujuan pemberdayaan UMKM, antara lain menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pasal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan mandat konstitusional yang melekat pada peran negara.
Siapa yang bertanggung jawab atas perlindungan hukum UMKM? Tanggung jawab ini berada pada pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU UMKM. Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penetapan peraturan perundang-undangan, pembinaan, serta pengawasan. Dalam praktiknya, kewenangan ini dijalankan oleh kementerian terkait, pemerintah daerah, dan lembaga pendukung seperti lembaga pembiayaan dan inkubator bisnis.
Perlindungan hukum UMKM menjadi krusial ketika pelaku usaha berhadapan dengan masalah perizinan, kontrak bisnis, dan sengketa dengan pelaku usaha besar. Banyak UMKM terjebak dalam perjanjian baku yang merugikan karena posisi tawar yang lemah. Kondisi ini seharusnya dilindungi melalui prinsip keadilan berkontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kapan perlindungan hukum UMKM mulai diperkuat secara signifikan? Momentum penting terjadi pasca reformasi regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperbarui dengan Perppu dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Regulasi ini menyederhanakan perizinan usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Bagi UMKM, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengurangi beban administratif dan biaya hukum dalam memulai usaha.
Meski demikian, pendekatan deregulasi ini tidak lepas dari kritik. Sejumlah pengamat menilai bahwa penyederhanaan perizinan belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan literasi hukum UMKM. Akibatnya, banyak pelaku usaha kecil yang tetap tidak memahami hak dan kewajiban hukumnya, terutama dalam aspek perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan kekayaan intelektual.
Di mana letak tantangan terbesar perlindungan hukum UMKM? Tantangan utama berada pada kesenjangan implementasi antara regulasi dan realitas lapangan. Di daerah, masih ditemukan praktik pungutan liar, tumpang tindih aturan, serta minimnya akses bantuan hukum bagi UMKM. Padahal, Pasal 18 UU UMKM membuka ruang bagi pemberian bantuan hukum sebagai bagian dari pemberdayaan usaha.
Mengapa perlindungan hukum UMKM penting bagi perekonomian nasional? Tanpa kepastian hukum, UMKM sulit berkembang dan naik kelas. Risiko hukum yang tinggi membuat pelaku usaha enggan berinovasi atau menjalin kemitraan. Sebaliknya, sistem hukum yang adil dan mudah diakses akan mendorong UMKM masuk ke sektor formal, memperluas basis pajak, dan meningkatkan daya saing nasional.
Bagaimana seharusnya arah perlindungan hukum UMKM ke depan? Selain penyempurnaan regulasi, pemerintah perlu memperkuat layanan pendampingan hukum, termasuk bantuan penyusunan kontrak, pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa nonlitigasi. Digitalisasi layanan hukum UMKM juga menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku usaha di daerah terpencil tidak tertinggal.
Perlindungan hukum UMKM bukan sekadar urusan legal formal, melainkan investasi jangka panjang bagi stabilitas ekonomi dan keadilan sosial. Tanpa perlindungan yang efektif, UMKM akan terus berada di posisi rentan, meski kontribusinya terhadap ekonomi nasional tidak terbantahkan.***
