SAMUDRA NEWS- Pidana tambahan dan pemiskinan koruptor kembali menjadi perbincangan publik seiring meningkatnya kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara. Wacana ini muncul sebagai respons atas kritik masyarakat terhadap vonis penjara yang dinilai belum sebanding dengan dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan korupsi.
Isu ini menguat ketika sejumlah perkara korupsi menunjukkan bahwa terpidana tetap dapat menikmati hasil kejahatannya meski telah menjalani hukuman penjara. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas sistem pemidanaan dalam memberikan efek jera dan memulihkan kerugian negara.
Secara yuridis, pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, pembayaran uang pengganti, serta pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.
Pemiskinan koruptor sendiri bukan istilah hukum yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Istilah ini lebih merupakan konsep kebijakan hukum pidana yang bertujuan menghilangkan seluruh keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana korupsi. Dalam praktik, konsep ini diterjemahkan melalui penerapan maksimal pidana tambahan, khususnya perampasan aset dan kewajiban membayar uang pengganti.
Dari sisi apa yang ingin dicapai
pemiskinan koruptor dimaksudkan untuk dua tujuan utama. Pertama, memulihkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi. Kedua, menciptakan efek jera yang lebih kuat dibandingkan pidana penjara semata. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya merugikan hak-hak sosial masyarakat secara luas.
Siapa yang berperan dalam penerapan pidana tambahan ini tidak hanya terbatas pada hakim. Penyidik dan penuntut umum memiliki peran krusial sejak awal proses penegakan hukum, terutama dalam pelacakan dan pembuktian aset. Tanpa penelusuran aset yang efektif, pidana tambahan berpotensi tidak optimal meskipun telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan.
Kapan pidana tambahan dijatuhkan bergantung pada pembuktian di persidangan. Hakim dapat memerintahkan pembayaran uang pengganti paling banyak sebesar harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.
Di mana letak persoalan utama dalam penerapan pemiskinan koruptor?
Tantangannya terletak pada kompleksitas pelacakan aset. Banyak aset hasil korupsi disembunyikan melalui skema pencucian uang, penggunaan pihak ketiga, atau ditempatkan di luar negeri. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk membuktikan keterkaitan aset dengan tindak pidana korupsi.
Mengapa pemiskinan koruptor belum sepenuhnya efektif? Selain persoalan teknis pelacakan aset, belum adanya pedoman pemidanaan yang seragam juga menjadi faktor penghambat. Dalam praktik, terdapat disparitas putusan antara satu perkara dengan perkara lain, baik dari sisi besaran uang pengganti maupun jenis aset yang dirampas.
Aspek perlindungan hak asasi manusia turut menjadi perhatian. Penerapan pidana tambahan harus tetap menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik, seperti keluarga atau rekan bisnis yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, perampasan aset harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berdasarkan pembuktian yang kuat di pengadilan.
Ke depan, penguatan pemiskinan
koruptor memerlukan dukungan regulasi yang lebih komprehensif. Salah satu instrumen yang kerap didorong adalah pengesahan undang-undang perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture). Instrumen ini diharapkan dapat menjangkau aset hasil kejahatan yang sulit disentuh melalui mekanisme pidana konvensional.
Pada akhirnya, pidana tambahan dan pemiskinan koruptor bukan sekadar soal menghukum pelaku, melainkan juga upaya negara untuk memulihkan keadilan sosial. Tanpa perampasan hasil kejahatan secara maksimal, pemberantasan korupsi berisiko kehilangan daya tekan dan kepercayaan publik.***
