SAMUDERA NEWS— Rencana pemerintah pusat menjadikan Danau Toba sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mendapat gelombang penolakan dari warga Sumatera Utara. Dianggap sebagai bentuk intervensi berlebihan, kebijakan ini dinilai mengabaikan suara masyarakat lokal dan potensi kultural kawasan tersebut.
Sikap tegas disampaikan oleh Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), dalam pernyataan resmi yang dirilis hari ini. Ia menilai bahwa meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk pengembangan Danau Toba—mulai dari status sebagai KSPN (Perpres No. 50 Tahun 2011) hingga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (Perpres No. 89 Tahun 2024)—kebijakan tersebut justru menimbulkan banyak masalah di lapangan.
“Campur tangan pusat justru membuat kebijakan tumpang tindih dan minim koordinasi. Rakyat seolah hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” tegas Sutrisno.
Sembilan Alasan Penolakan Warga
Dalam pernyataan resminya, Sutrisno membeberkan sembilan sikap masyarakat Sumut terhadap rencana KEK Danau Toba:
- Terlalu Banyak Intervensi Pusat: Penataan kawasan dilakukan secara top-down dan tidak sinergis antar lembaga pusat.
- Minimnya Peran Daerah: Pemerintah daerah hanya dijadikan pelaksana teknis, tanpa suara dalam pengambilan keputusan strategis.
- Rakyat Jadi Penonton: Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
- Pembangunan Harus Berbasis Kultural: Warisan budaya lokal seperti Solu Bolon, Tumba, dan Moccak harus dilestarikan, bukan ditinggalkan demi event besar seperti F1 Power Boat.
- Danau Toba Milik Bersama: Kawasan ini bukan milik elite atau pemerintah semata, melainkan warisan rakyat Sumatera Utara.
- Investasi Eksploitatif: KEK dinilai hanya menguntungkan investor dan elite, bukan masyarakat lokal.
- Dana Harus Dikelola Daerah: Anggaran sebaiknya langsung dikelola oleh kabupaten yang lebih memahami kebutuhan wilayahnya.
- Prioritas: Berantas Korupsi: Sebelum pembangunan, yang lebih mendesak adalah membersihkan korupsi di daerah.
- Menolak KEK: Warga menuntut evaluasi total seluruh kebijakan dan aktivitas lembaga yang mengurus Danau Toba.
Penolakan ini muncul menyusul pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, yang mendorong Danau Toba menjadi KEK untuk menarik investasi. Namun warga menganggap usulan tersebut bersifat ekonomi elitis dan tidak berpihak pada masyarakat.
“Kami ingin pembangunan yang melibatkan rakyat, bukan yang mengatasnamakan rakyat tapi melupakan kami,” tandas Sutrisno.
Dengan suara bulat, warga menolak KEK dan menyerukan partisipasi penuh masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. Mereka tidak menolak pembangunan, tapi menuntut keadilan, keterlibatan, dan pelestarian identitas budaya. Dalam semangat menjaga Danau Toba, mereka ingin didengar—bukan diabaikan.***
