SAMUDERA NEWS– Wakil Ketua I DPRD Bandar Lampung, Sidik Efendi, menanggapi pernyataan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Lampung yang mengungkapkan perlunya normalisasi sejumlah sungai di kota ini guna mengatasi masalah banjir. Sidik mengusulkan agar proses normalisasi tersebut melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya di kawasan padat penduduk yang terletak di sepanjang bantaran sungai.
Menurut Sidik, normalisasi sungai di daerah yang sudah dihuni oleh banyak warga memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan lingkungan sekitar. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang hati-hati dan terkoordinasi dengan baik agar proses normalisasi bisa berjalan efektif tanpa merugikan warga.
Melibatkan Masyarakat Sejak Awal
Sidik mengusulkan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program normalisasi sungai. Salah satunya adalah melibatkan warga dalam proses perencanaan sejak awal. Hal ini akan membantu pemerintah memahami kebutuhan dan kekhawatiran warga yang tinggal di sekitar sungai, serta mendorong rasa memiliki terhadap proyek tersebut.
“Keterlibatan masyarakat sejak awal akan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai proyek ini dan mengurangi potensi penolakan. Selain itu, partisipasi ini akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan normalisasi sungai,” ujar Sidik dalam keterangannya pada Selasa (19/11/2024).
Edukasi dan Gotong Royong
Sidik juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai dampak positif normalisasi sungai, seperti mengurangi potensi banjir dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai manfaat program tersebut, masyarakat diharapkan bisa berperan aktif dalam pemeliharaan sungai.
Selain itu, Sidik juga mengusulkan agar Pemkot Bandar Lampung menggelar kegiatan gotong royong untuk membersihkan sungai dari sampah dan material lain yang bisa menghambat aliran air. Kegiatan ini dapat mempererat solidaritas antarwarga serta menjaga kebersihan lingkungan.
Monitoring dan Advokasi Kebijakan
Lebih lanjut, Sidik menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam proses monitoring pelaksanaan normalisasi sungai. Dengan peran serta warga dalam pengawasan proyek, diharapkan segala kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak merugikan mereka.
“Penting bagi masyarakat untuk berperan dalam memberikan umpan balik agar proyek ini berjalan dengan baik. Selain itu, diskusi yang melibatkan masyarakat terkait kebijakan pengelolaan sungai juga sangat diperlukan untuk memastikan keputusan pemerintah responsif terhadap kebutuhan lokal,” tambah Sidik.
Mitigasi Risiko Bencana
Sidik juga mengingatkan bahwa normalisasi sungai harus dilengkapi dengan langkah mitigasi risiko bencana, khususnya banjir. Melalui partisipasi aktif masyarakat yang teredukasi, mereka bisa lebih siap menghadapi bencana dan berkontribusi dalam upaya penyelamatan jika terjadi situasi darurat.
“Partisipasi masyarakat dalam normalisasi sungai bukan hanya kontribusi fisik, tetapi juga melibatkan edukasi, pengawasan, dan advokasi kebijakan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, kita dapat menciptakan solusi yang lebih baik untuk pengelolaan sungai dan perlindungan lingkungan,” tutup Sidik.***
