SAMUDERA NEWS– Gelombang aksi besar-besaran yang terjadi di berbagai kota besar di Indonesia belakangan ini menjadi cerminan nyata kemarahan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketidakpuasan publik semakin memuncak karena DPR dianggap gagal menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat dan justru membuat kebijakan yang menimbulkan kontroversi, seperti penambahan tunjangan rumah anggota DPR, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang semakin terjepit.
Kekecewaan masyarakat bertambah tajam ketika sejumlah anggota DPR menanggapi kritik publik dengan sikap arogan, meremehkan, bahkan menghina. Alih-alih merespons dengan itikad baik, DPR seolah menganggap suara rakyat hanyalah gangguan semata. Sikap ini semakin mempertegas pandangan publik bahwa institusi legislatif saat ini kehilangan legitimasi moral dan kepekaan terhadap kepentingan rakyat.
Namun, yang paling menyayat hati masyarakat adalah tindakan represif aparat yang terjadi selama aksi berlangsung. Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND Lampung), Dinda Boru Napitu, mengungkapkan berdasarkan laporan lapangan dan bukti yang tersebar di media sosial, sebuah kendaraan taktis aparat menabrak seorang driver ojek online yang sama sekali bukan bagian dari massa aksi, sehingga korban meninggal dunia di tempat.
“Peristiwa tragis ini bukan hanya ‘kecelakaan,’ tetapi bukti nyata aparat gagal membedakan antara massa aksi dan warga sipil biasa. Darah rakyat kembali tumpah akibat tindakan brutal yang sebenarnya bisa dihindari,” ujar Dinda dengan nada tegas.
Lebih lanjut, di Solo, seorang mahasiswa menjadi korban kekerasan aparat saat ditembak dengan pentungan tepat di kepala. Luka yang dialami tidak hanya fisik, tetapi juga menjadi simbol penderitaan demokrasi yang dibungkam. “Aksi mahasiswa yang selama ini menjadi penyambung lidah rakyat justru dibungkam dengan kekerasan. Represifitas seperti ini menunjukkan bahwa aparat lebih sibuk menjaga kepentingan elit daripada melindungi keselamatan rakyat,” tambahnya.
Kebijakan tunjangan rumah DPR mencerminkan orientasi elit politik yang lebih mementingkan kenyamanan pribadi daripada kesejahteraan masyarakat luas. Kenaikan tunjangan ini menjadi simbol menara gading di mana anggota DPR hidup nyaman, sementara mayoritas rakyat harus berjuang melawan kemiskinan yang masih menyentuh angka 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa menurut data BPS.
Tindakan represif aparat semakin menegaskan bahwa negara cenderung menempatkan rakyat sebagai objek penundukan, bukan sebagai subjek yang berdaulat dalam demokrasi. LMND Lampung menegaskan garis perjuangan mereka adalah membela kepentingan rakyat pekerja dan kelompok tertindas, melawan segala bentuk ketidakadilan yang dipertahankan oleh rezim saat ini.
“Tragedi ini menunjukkan bahwa DPR telah gagal menjalankan fungsi sebagai representasi rakyat. Alih-alih menyerap aspirasi, mereka menutup telinga, mengkhianati suara konstituen, dan membenturkan rakyat dengan aparat negara,” ujar Dinda. Politik yang semestinya menjadi arena artikulasi kepentingan rakyat kini berubah menjadi medan transaksi kepentingan sempit elit.
LMND Lampung menegaskan bahwa rakyat tidak boleh berhenti bersuara. Diam hanya akan memperkuat oligarki dan memperlemah demokrasi. Perlawanan tidak boleh berhenti pada momen kemarahan semata. Momentum tragedi dan represifitas ini harus dijadikan bahan bakar untuk memperkuat persatuan rakyat. Korban jiwa dan luka yang dialami masyarakat adalah alasan kuat bagi gerakan rakyat untuk bersatu, memperluas basis organisasi, serta membangun solidaritas lintas sektor yang berkesinambungan.
Sejarah menunjukkan bahwa represi tidak pernah mampu menghentikan perjuangan rakyat; justru tindakan brutal aparat biasanya memperbesar tekad dan kesadaran politik masyarakat. LMND Lampung menyerukan seluruh kekuatan progresif untuk memperkuat konsolidasi perlawanan dan menyusun strategi jangka panjang demi melawan ketidakadilan yang dipertahankan oleh elit penguasa.
Dengan DPR yang semakin arogan, aparat semakin brutal, dan rakyat terus ditekan, situasi politik saat ini menuju titik kulminasi. Rakyat kini semakin sadar bahwa perubahan tidak akan datang dari atas, melainkan dari gerakan di bawah yang bersatu dan konsisten melawan ketidakadilan. Jika jalur demokrasi terus dibungkam dengan kekerasan, jalan lain pasti akan terbuka, dan ketika kesadaran rakyat telah menjadi milik bersama, tidak ada kekuatan manapun yang dapat menahan gelombang perubahan besar yang tengah mengintip di depan mata.***
