SAMUDERA NEWS– Pilkada 2024 menjadi panggung pertarungan sengit bagi para kandidat, terutama di arena Pilgub Lampung.
Demokrasi lokal lima tahunan ini telah terungkap memiliki biaya yang signifikan untuk memasuki dan bertarung di Pilgub Lampung.
Diperkirakan diperlukan lebih dari Rp100 milyar untuk dapat memasuki arena Pilgub Lampung dan bersaing dengan para kandidat lainnya.
Jumlah modal yang diperlukan tersebut belum termasuk biaya kampanye dan sosialisasi, namun juga mencakup pengeluaran untuk memperoleh surat rekomendasi dari partai politik pendukung.
Bahkan, disebutkan bahwa nilai satu kursi partai politik di DPRD Lampung dapat mencapai hingga Rp500 juta!
Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa jumlah kursi yang diperoleh pada pemilihan legislatif sebelumnya menentukan besarnya sumbangan kepada partai politik.
Namun, angka tersebut mungkin dapat lebih tinggi jika menggunakan jalur non-resmi.
Terkait dengan rekomendasi partai politik, seringkali terjadi persaingan antar kandidat, bahkan hingga menggunakan sistem lelang.
Pentingnya dukungan dari organisasi massa besar juga tidak boleh diabaikan, karena dukungan tersebut dapat menjadi faktor penentu kemenangan dengan memiliki kader yang militan.
Namun, fenomena mahar politik ini juga menjadi perhatian KPK sebagai pemicu maraknya kasus korupsi di daerah.
Dalam pandangan calon gubernur, pengembalian modal yang dikeluarkan untuk berpartisipasi dalam Pilkada adalah salah satu prioritas utama.
Dengan dukungan dari pengusaha, beban mahar politik bisa menjadi lebih ringan bagi calon yang bersangkutan.***
