SAMUDERA NEWS- Karya puisi Hakim Pembegalan Buat Wali Kota karya Muhammad Alfariezie merupakan representasi sastra kritik sosial yang memperlihatkan kemarahan publik terhadap kekuasaan politik lokal.
Hakim Pembegalan Buat Wali Kota
Sudah tidak ada yang bagus
dari kebijakannya
Tumbalnya ratusan anak
yang pagi-malam mengharap
MBG
Belum lagi di jalan-jalan, ribuan
warga menggerutu bagai kepala
terserang ratusan kutu
Saat penghujan, mari kita lihat
berita tentang berapa banyak
orang tua hilang bahagia
Mari kita lihat juga berita
tentangnya tertawa dengan
jaksa di mapolda setelah
memberi semua yang rakyat
punya
Bahaya! Dia bukan hanya
perusak atau maling kota
Dengan udara yang dibiarkannya
tanpa ruang ideal, dengan jalan
dan pemukiman yang
dibiarkannya menerjang dan
dengan anak-anak yang d
dibiarkannya tanpa ijazah formal
Wali kota ini layak sekeratul
maut karena hakim pembegalan
2025
Puisi ini tidak sekadar menghadirkan ekspresi emosional, melainkan membentuk narasi perlawanan terhadap struktur dominasi yang dianggap menindas masyarakat.
Dalam konteks teori hegemoni Antonio Gramsci, puisi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk resistensi budaya terhadap kekuasaan yang kehilangan legitimasi moralnya.
Gramsci memandang bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui hukum dan aparat negara, tetapi juga melalui hegemoni—yakni kemampuan penguasa menciptakan persetujuan sosial sehingga rakyat menerima dominasi sebagai sesuatu yang wajar. Namun ketika hegemoni retak, lahirlah suara-suara tandingan dari masyarakat, termasuk melalui sastra.
Dalam puisi ini, Muhammad Alfariezie tampil sebagai intelektual organik yang menyuarakan keresahan kelas sosial yang merasa ditinggalkan oleh kebijakan pemerintah.
Baris pembuka:
“Sudah tidak ada yang bagus dari kebijakannya.”
menjadi penanda awal runtuhnya legitimasi kekuasaan.
Penyair menggambarkan pemerintah bukan lagi sebagai pelindung masyarakat, melainkan sebagai sumber penderitaan kolektif.
Kalimat tersebut bukan sekadar kritik administratif, tetapi gugatan terhadap kegagalan moral kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan rakyat.
Puisi ini kemudian bergerak ke wilayah sosial yang lebih konkret melalui penggambaran penderitaan masyarakat kecil:
“Tumbalnya ratusan anak yang pagi-malam mengharap MBG”
Anak-anak dijadikan simbol kelompok rentan yang menjadi korban kebijakan negara.
Dalam perspektif Gramsci, negara seharusnya membangun konsensus sosial melalui kesejahteraan dan perlindungan publik.
Akan tetapi, dalam puisi ini negara justru hadir sebagai kekuatan yang gagal memenuhi harapan dasar rakyatnya. Kata “tumbal” memperlihatkan bahwa masyarakat diposisikan hanya sebagai objek politik.
Kritik semakin tajam ketika penyair menampilkan ruang kota yang rusak:
“Dengan udara yang dibiarkannya tanpa ruang ideal, dengan jalan dan pemukiman yang dibiarkannya menerjang…”
Kota digambarkan sebagai ruang distopia sosial. Kerusakan lingkungan, jalan, dan pemukiman menunjukkan kegagalan negara mengelola ruang hidup masyarakat.
Dalam teori hegemoni Gramsci, ruang publik yang rusak menandakan lemahnya kepemimpinan moral penguasa.
Pemerintah kehilangan kemampuan membangun kepercayaan sosial karena realitas sehari-hari rakyat dipenuhi penderitaan.
Bagian paling keras muncul dalam larik:
“Wali kota ini layak sekeratul maut karena hakim pembegalan”
Kalimat ini menghadirkan bentuk satire Juvenalian yang sangat tajam.
Penyair tidak lagi menggunakan sindiran halus, melainkan penghukuman moral secara langsung. Istilah “hakim pembegalan” dapat dimaknai sebagai simbol kekuasaan yang tidak lagi menegakkan keadilan, melainkan ikut merampas hak rakyat.
Dalam kerangka Gramsci, kondisi ini mencerminkan krisis hegemoni: ketika rakyat tidak lagi percaya kepada institusi hukum maupun elite politik.
Secara estetik, puisi ini menggunakan bahasa yang kasar, emosional, dan konfrontatif. Namun justru di situlah kekuatannya. Muhammad Alfariezie membangun puisi sebagai alat perlawanan budaya.
Ia tidak berusaha menciptakan keindahan romantik, melainkan mengguncang kesadaran sosial pembacanya. Bahasa puitik dipakai sebagai senjata ideologis untuk membongkar citra kekuasaan yang dianggap menipu publik.
Sebagai karya sastra modern, puisi ini memperlihatkan bahwa sastra masih memiliki fungsi politik yang kuat.
Penyair hadir bukan hanya sebagai pencipta kata-kata, tetapi sebagai penggerak kesadaran sosial. Dalam perspektif Gramsci, Muhammad Alfariezie dapat dibaca sebagai intelektual organik yang lahir dari keresahan masyarakat dan menggunakan sastra untuk melawan dominasi kekuasaan.
Dengan demikian, Hakim Pembegalan Buat Wali Kota bukan sekadar puisi kemarahan, melainkan dokumen kritik sosial terhadap krisis hegemoni pemerintahan lokal.
Puisi ini menunjukkan bagaimana sastra mampu menjadi medium perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dianggap gagal menjaga keadilan, kesejahteraan, dan martabat publik.***
