SAMUDRA NEWS– Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, angkat bicara mengenai langkah-langkah agresif Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam menghadapi defisit anggaran yang membelit Pemprov Lampung. Yozi menilai, meski Gubernur telah bekerja keras mencari terobosan, sayangnya semangat tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berhubungan langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pandangan Yozi, Gubernur Rahmat telah mengeluarkan berbagai kebijakan strategis yang patut diapresiasi. Mulai dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, upaya intensif menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat demi menarik investasi, hingga langkah berani mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung sebagai upaya meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Tidak hanya itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga mulai digerakkan lebih aktif, sementara proses perizinan investasi dipermudah guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” tegas Yozi pada Jumat (19/9/2025).
Yozi menilai, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, khususnya di sektor tambang yang hanya bisa mengatur galian non-mineral, dibutuhkan inovasi dan akselerasi yang lebih kreatif. Lampung, menurutnya, memiliki potensi tambang non-mineral yang cukup besar. Namun, realisasi PAD dari sektor ini belum maksimal karena banyak aktivitas tambang ilegal yang justru merugikan daerah.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal yang beroperasi tanpa kontribusi untuk daerah. Mereka seharusnya dirangkul, diberikan kepastian hukum, dan diberi kemudahan perizinan agar bisa menjadi sumber pendapatan sah bagi Lampung,” ujar Yozi menegaskan.
Lebih jauh, Yozi menekankan bahwa Komisi III DPRD Lampung akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, terutama yang bergerak di sektor strategis penyumbang PAD, termasuk BUMD yang selama ini dinilai belum optimal. Menurutnya, keberadaan BUMD harus menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar entitas formal tanpa kontribusi signifikan.
Ia juga mendorong media massa untuk memainkan peran kontrol sosialnya secara maksimal. Dengan pemberitaan yang transparan, terbuka, dan berbasis data, publik bisa ikut mengawasi sejauh mana kinerja OPD benar-benar memberikan hasil nyata bagi peningkatan PAD Lampung.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Yozi optimistis bahwa target peningkatan PAD Lampung bukan hal mustahil. Namun, syarat utama keberhasilan itu adalah kesamaan langkah antara Gubernur dengan seluruh perangkat birokrasi. Tanpa kerja seirama, Yozi khawatir langkah-langkah progresif Gubernur hanya akan berhenti pada wacana tanpa realisasi yang signifikan.
“Saya yakin target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur. Jangan sampai Gubernur berlari, sementara OPD-nya justru berjalan di tempat,” pungkasnya.***
