SAMUDERA NEWS— Provinsi Lampung mencetak sejarah baru dalam pertumbuhan ekonominya. Pada Triwulan I 2025, ekonomi daerah ini tumbuh sebesar 5,47%, tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Capaian ini semakin diperkuat dengan lonjakan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencapai 97,5%, di mana 15 dari 16 kabupaten/kota telah berada di level digital.
Fakta tersebut mengemuka dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Lampung di Auditorium Bank Indonesia, Selasa (8/7/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Kolaborasi dan Inovasi Digital untuk Lampung yang Lebih Maju.”
Wagub: Digitalisasi Bukan Pilihan, Tapi Keharusan
Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, menegaskan bahwa digitalisasi merupakan amanat strategis dari pemerintah pusat. Menurutnya, transformasi digital bukan hanya tentang sistem keuangan, tetapi juga alat vital untuk membangun birokrasi yang akuntabel, efisien, dan inklusif.
“Digitalisasi adalah investasi jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan,” tegas Jihan.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan daerah untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dan membangun ekosistem digital yang menyentuh hingga ke tingkat desa.
Bank Indonesia: Capaian Meningkat, Tantangan Masih Ada
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung turut memaparkan capaian ETPD yang sangat signifikan. Dengan skor 97,5%, hampir seluruh pemda di Lampung telah menerapkan digitalisasi transaksi secara menyeluruh.
Meski begitu, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama dalam hal literasi digital masyarakat dan kesiapan infrastruktur di wilayah perdesaan.
Harapan Jadi Role Model Nasional
Jihan Nurlela berharap, langkah digitalisasi Lampung yang progresif ini dapat menjadi role model bagi provinsi lain di Indonesia.
“Lampung punya peluang besar untuk jadi provinsi pionir dalam transformasi digital daerah,” ujarnya optimistis.
Acara ini turut dihadiri oleh Deputi OJK, perwakilan bupati/walikota, pejabat Bank Indonesia, serta sejumlah perangkat daerah terkait.***
