SAMUDERA NEWS– Publik kembali dihebohkan dengan perkembangan terbaru kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2025. OTT ini menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta, termasuk perwakilan PT KEM Indonesia, yakni Temurila dan Mika Mahfud.
Berdasarkan data yang diperoleh pada Jumat, 22 Agustus 2025, nama-nama yang terlibat dalam OTT tersebut antara lain:
1. Irvian Bobby Mahendra, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 (2022–2025)
2. Gerry Aditya Herwanto Putra, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja (2022–sekarang)
3. Subhan, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 (2020–2025)
4. Anitasari Kusumawati, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja (2020–sekarang)
5. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (2024–2029)
6. Fahrurosi, Dirjen Binwasnaker dan K3 (Maret 2025–sekarang)
7. Hery Sutanto, Direktur Bina Kelembagaan (2021–Februari 2025)
8. Sekarsari Karika Putri, Subkoordinator
9. Supriadi, Koordinator
10. Temurila, pihak PT KEM Indonesia
11. Mika Mahfud, pihak PT KEM
Dari informasi yang dihimpun, diduga aliran uang telah diterima sejak 2019. Salah satu pihak yang terlibat, Noel, dikabarkan menerima uang sebesar 3 miliar rupiah sebagai upah “tutup mulut”.
Selain uang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyita 12 unit mobil yang semuanya diketahui milik anggota IBM (Ikatan Bangsa Mandiri), yang juga merupakan kader Jokowi Mania (Jokman). Penyitaan aset ini menunjukkan skala dan nilai dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kasus ini.
OTT yang melibatkan pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak swasta menjadi sorotan publik karena keterkaitan dengan praktik suap dan dugaan pelanggaran etik di lembaga pemerintahan. Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka dan mengusut aliran dana yang masuk ke berbagai pihak sejak beberapa tahun terakhir.
Kasus ini menjadi peringatan serius mengenai pentingnya pengawasan dan transparansi dalam jabatan publik serta keterlibatan pihak swasta dalam proyek pemerintah, khususnya terkait keselamatan kerja dan manajemen sumber daya manusia. Publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyidikan untuk memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab secara hukum.***
