SAMUDERA NEWS – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Rajabasa Musi Raya, Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 2 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh dapur SPPG di Lampung menerapkan protokol keamanan pangan sesuai standar yang berlaku, sekaligus meninjau distribusi Makan Bergizi Gratis MBG kepada anak-anak di sekolah.
Selama kunjungan, Gubernur menekankan pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur SOP di seluruh dapur SPPG agar tidak terjadi kejadian luar biasa KLB yang dapat membahayakan penerima manfaat. Ia mencatat bahwa selama tujuh bulan pertama program berjalan, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi MBG telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung. Namun pada Agustus hingga September, tercatat tujuh KLB yang sebagian besar terjadi di dapur baru yang belum sepenuhnya menerapkan SOP.
Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP, ujar Gubernur di sela peninjauan.
Gubernur menekankan bahwa temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi. Masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Kami ingin menekankan bahwa yang salah bukan dapurnya atau sistemnya. Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna, jelasnya.
Kunjungan ini dihadiri Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari, Kasubbag TU KPPG BGN Fitra Alfarizi, serta pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup DLH, BPOM, dan Dinas Kesehatan. Kehadiran mereka bertujuan memastikan keamanan pangan, proses sertifikasi, serta pengawasan kualitas air dan bahan baku berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur juga menyoroti pengelolaan bahan baku. Menurut laporan lapangan, bahan baku tidak pernah disimpan lebih dari dua hari. Namun, kesalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan yang tidak tepat. Untuk itu, ia meminta BPOM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian.
Di dapur Rajabasa ini, proses memasak sudah ditangani chef bersertifikat. Tapi kami belum tahu apakah semua dapur sudah demikian. Kami minta BPOM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, Insya Allah tidak akan ada masalah, kata Gubernur.
Selain meninjau dapur dan distribusi MBG, melalui DLH, Gubernur memeriksa kualitas air dan fasilitas pengolahan limbah di SPPG Rajabasa. Hasil pengecekan menunjukkan kualitas air memenuhi standar, sedangkan limbah makanan diolah menjadi pupuk organik cair yang nantinya dibagikan ke warga untuk tanaman pekarangan seperti cabai dan sayuran.
Menurut Gubernur, program pengolahan limbah ini merupakan bagian dari konsep circular economy. Pupuk organik cair yang dihasilkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk bertani, dan hasil pertanian tersebut kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku. Distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan, sehingga ekonomi lokal berputar, jelasnya.
Gubernur juga mengapresiasi inisiatif DLH yang memprakarsai pengolahan limbah menjadi pupuk organik. Ia menilai program ini memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan, yang sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal, ungkapnya.
Kepala SPPG Rajabasa Musi Raya Lucyani Putri Wulandari menambahkan pihaknya sangat ketat menjaga kualitas bahan baku. Pihaknya pernah tiga kali menolak bahan baku yang dikirim pemasok karena tidak sesuai standar. Begitu barang datang, kami cek dulu. Kalau tidak sesuai pesanan, kami batalkan dan minta diganti yang sesuai standar, ujarnya.
Setelah meninjau dapur, Gubernur melanjutkan kunjungan ke SMPN 2 Bandar Lampung untuk memantau distribusi MBG. Ia berbincang dengan guru dan siswa kelas VII dan IX yang menikmati makanan bergizi. Para siswa mengaku puas dengan kualitas makanan dan tidak pernah mengalami keluhan kesehatan.
Langkah Pemprov Lampung ini menunjukkan komitmen serius menjaga keamanan pangan dalam program MBG sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah. Dengan pengawasan protokol yang ketat dan penerapan circular economy, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.***
