SAMUDERA NEWS — Provinsi Lampung semakin mantap melangkah menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Hal ini ditegaskan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dalam ajang bergengsi Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa, 4 November 2025.
Forum yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) tersebut menjadi wadah strategis memperkenalkan potensi ekonomi daerah, mempromosikan proyek-proyek investasi, serta memperkuat hilirisasi komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi Lampung.
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh penting, di antaranya Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, serta para pemilik proyek strategis daerah. Tak kalah menarik, sebanyak 58 calon investor dari berbagai negara sahabat juga hadir, menunjukkan meningkatnya kepercayaan global terhadap potensi ekonomi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya untuk menjadikan Lampung sebagai pusat hilirisasi lima komoditas strategis, yaitu kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang. Menurutnya, hilirisasi merupakan langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.
“Dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,8 triliun pada tahun 2024 dan menempati posisi keempat tertinggi di Sumatera, Lampung memiliki peluang besar untuk menjadi pusat investasi di sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan,” ujar Gubernur Mirza di hadapan peserta forum.
Ia menjelaskan, arah kebijakan ekonomi Lampung kini berfokus pada pembangunan industri pengolahan dan penguatan rantai pasok komoditas lokal. Strategi ini, kata Mirza, sejalan dengan visi pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui hilirisasi dan pembangunan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung, Bimo Epyanto, menilai Lampung memiliki keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah lain. “Lampung punya posisi strategis di pintu gerbang Sumatera dengan dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan tol Trans-Sumatera dan pelabuhan ekspor. Ini modal besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat investasi di daerah. Menurutnya, peran pemerintah, swasta, dan UMKM harus terintegrasi dalam satu ekosistem ekonomi yang produktif. “Lampung merupakan lokasi ideal untuk investasi di sektor pangan dan energi baru terbarukan. Potensinya sangat besar,” kata Imam.
Dalam LEIF 2025, Pemerintah Provinsi Lampung memperkenalkan sebelas proyek unggulan, antara lain Kemiling Agripark Development Plan, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients in Medication Formula, Kota Baru Area, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, dan Gunung Tiga Geothermal Power Plant.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang investasi untuk pengembangan aset daerah di berbagai sektor seperti pariwisata, energi, hingga industri pengolahan hasil pertanian. Salah satu hasil konkret forum ini adalah penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemerintah Provinsi Lampung dan PT Bakrie Power terkait rencana investasi energi baru terbarukan di wilayah Lampung.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Lampung berkomitmen penuh mendukung pengembangan energi hijau sejalan dengan agenda transisi energi nasional. “Kami ingin Lampung tidak hanya menjadi lumbung pangan, tapi juga pionir dalam energi berkelanjutan,” tegas Gubernur Mirza.
Dalam sesi tanya jawab, Gubernur juga menjelaskan isu terkait efisiensi anggaran daerah dan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemotongan TKDD bukanlah pengurangan dana daerah, melainkan perubahan mekanisme pengelolaan. “Sebagian dana kini langsung dikelola kementerian, tetapi tetap digunakan untuk program di daerah,” jelasnya.
Gubernur mengakui Lampung bukan provinsi dengan APBD besar karena tidak memiliki sektor tambang maupun dana bagi hasil (DBH). “Selama ini kami bertahan dari pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Dari total PDRB Rp483,8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun yang bersumber dari anggaran pemerintah, dan setengahnya untuk belanja pegawai,” tuturnya.
Karena itu, Mirza menegaskan Lampung harus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan sektor usaha produktif. Pemerintah kini fokus memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia, seperti jalan tol, pelabuhan, dan jaringan logistik. “Kami ingin menjadikan Lampung sebagai daerah yang ramah investasi, dengan arah pembangunan yang jelas dan berkelanjutan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan produktivitas sektor pertanian. “Pertanian Lampung tumbuh 5 persen, tapi produktivitasnya baru setengah dari Vietnam. Kami ingin dalam tiga sampai lima tahun ke depan, angka ini bisa dua kali lipat,” ujar Gubernur penuh optimisme.
Pemerintah pusat saat ini sedang mendorong penguatan hilirisasi komoditas strategis di seluruh Indonesia, dan Lampung disebut beruntung karena memiliki hampir semua potensi unggulan yang masuk dalam agenda nasional tersebut. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kolaborasi dengan dunia usaha untuk membangun hilirisasi secara nyata,” ujarnya.
Dalam lima tahun ke depan, Gubernur Mirza menargetkan Lampung dapat mencapai tahap hilirisasi penuh untuk komoditas unggulannya. Ia juga berharap LEIF 2025 menjadi tonggak sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global untuk mempercepat transformasi ekonomi hijau serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Lampung.
“Forum ini bukan hanya tentang investasi, tapi tentang bagaimana Lampung bisa berkontribusi nyata bagi masa depan ekonomi Indonesia,” pungkas Gubernur Mirza.***
