SAMUDERA NEWS- Pemerintah Provinsi Lampung membuka tahun kerja 2026 dengan langkah cepat. Di hari pertama masuk kerja, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah dan fasilitas layanan publik untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa jeda.
Inspeksi ini menjadi sinyal bahwa disiplin aparatur sipil negara dan kualitas layanan publik tetap menjadi perhatian utama sejak awal tahun. Bagi publik, langkah tersebut penting karena berkaitan langsung dengan akses layanan dasar, mulai dari administrasi hingga kesehatan.
Sidak Serentak di Hari Pertama Kerja
Sidak dilakukan secara serentak oleh tiga tim. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung tim pertama, sementara tim kedua dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan. Tim ketiga dikomandoi Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung Sulpakar.
Ketiga tim menyasar sejumlah OPD, biro, dan unit layanan strategis. Tujuannya memastikan tingkat kehadiran ASN, kesiapan pelayanan, serta kepatuhan terhadap jam kerja dan tugas pokok masing-masing unit.
Gubernur menegaskan, sidak ini bukan sekadar rutinitas awal tahun, melainkan bagian dari komitmen pemerintah provinsi dalam menegakkan aturan disiplin ASN. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai landasan utama.
“Sidak ini untuk memastikan disiplin ASN benar-benar dijalankan dan kinerja perangkat daerah berjalan sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Gubernur saat meninjau lingkungan Setda Provinsi Lampung.
Fokus Layanan Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek
Selain kantor pemerintahan, Gubernur juga menaruh perhatian besar pada sektor kesehatan. RSUD Abdul Moeloek, sebagai rumah sakit rujukan utama di Provinsi Lampung, menjadi salah satu lokasi sidak.
Menurut Gubernur, pelayanan kesehatan tidak boleh menurun meski baru memasuki awal tahun anggaran. RSUD Abdul Moeloek memegang peran krusial karena menjadi rujukan terakhir pasien dari kabupaten dan kota di Lampung.
“Semua rujukan terakhir dari kabupaten dan kota itu ke Abdul Moeloek. Tidak ada rumah sakit lain lagi, sehingga pelayanannya harus tetap optimal,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur meninjau langsung Instalasi Farmasi, poliklinik umum, Instalasi Gawat Darurat, hingga ruang rawat inap bedah. Ia juga berdialog dengan pasien untuk mendengar langsung pengalaman mereka selama menjalani perawatan.
Dorong Peningkatan Fasilitas dan Teknologi
Gubernur mengakui RSUD Abdul Moeloek masih menghadapi persoalan kelebihan kapasitas seiring tingginya jumlah pasien rujukan. Karena itu, Pemprov Lampung mendorong peningkatan fasilitas, sumber daya, dan teknologi medis agar pelayanan tetap berkualitas.
“Saya sudah minta Pak Sekda mendukung penuh kebutuhan RSUDAM. Tahun 2026 ini, RSUD Abdul Moeloek akan memiliki fasilitas LASIK dan menjadi rumah sakit pertama di wilayah Sumbagsel yang menyediakan layanan tersebut,” kata Gubernur.
Rencana pengembangan ini diharapkan dapat memperluas jenis layanan kesehatan di Lampung sekaligus mengurangi ketergantungan rujukan ke luar daerah.
Suara Pasien dan Evaluasi OPD
Dalam dialog singkat dengan pasien, Gubernur mendengar langsung testimoni warga. Salah satunya Sutrisno, 62 tahun, warga Gunung Sugih, Lampung Tengah, yang telah menjalani kemoterapi tulang selama tiga tahun menggunakan BPJS Kesehatan.
“Saya kemoterapi tulang sudah tiga tahun pakai BPJS. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik,” ujarnya.
Sementara itu, hasil sidak di 15 OPD yang dilakukan tim lain menunjukkan tingkat kehadiran ASN tergolong baik. Meski demikian, evaluasi dan pembinaan tetap diperlukan agar kualitas kerja semakin merata.
“Kesadaran sudah cukup, tapi tetap perlu dukungan dan pembinaan bagi yang belum maksimal,” jelas Mulyadi Irsan.
Asisten Administrasi Umum Sulpakar menambahkan, disiplin ASN menjadi fondasi utama pemerintahan yang profesional dan berorientasi pelayanan.
“Disiplin dan tanggung jawab adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang melayani,” pungkasnya.
Konteks dan Implikasi ke Depan
Langkah sidak di hari pertama kerja ini memperlihatkan upaya Pemprov Lampung menjaga momentum reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Konsistensi pengawasan, pembinaan ASN, serta investasi di sektor layanan dasar seperti kesehatan akan menjadi penentu kepercayaan publik ke depan.
Bagi masyarakat, keterbukaan pemerintah terhadap evaluasi dan suara pengguna layanan menjadi ruang partisipasi yang penting untuk mendorong pelayanan publik yang lebih responsif dan berkelanjutan.***
