SAMUDERA NEWS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) versi Munas Bogor, di bawah kepemimpinan Laksamana TNI (Purn) Soemardjono, menegaskan komitmennya sebagai organisasi non-politik yang murni berbasiskan nelayan dan pelaku sektor kelautan di Indonesia. Ketua DPD HNSI Provinsi Lampung, Kuseari Suwadi, menyampaikan bahwa keberadaan HNSI di Provinsi Lampung semakin solid dengan terbentuknya 15 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di berbagai kabupaten dan kota.
Munas HNSI ke VIII yang diadakan di Hotel Lorin Sentul, Bogor, pada 30 Oktober hingga 1 November 2023, berhasil memilih Laksamana TNI (Purn) Soemardjono sebagai Ketua Umum untuk periode 2023-2028. Selain pemilihan, agenda strategis lainnya meliputi penyempurnaan AD/ART dan penyusunan program-program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.
“Di Kabupaten Pesawaran, yang dipimpin oleh Marpen Efendi selaku Ketua HNSI versi Munas Bogor, fokus kami adalah memberdayakan nelayan serta seluruh pelaku sektor kelautan dan perikanan,” jelas Kuseari kepada wartawan, Sabtu, 12 Oktober 2024. Ia menambahkan bahwa keberadaan HNSI versi Munas Bogor di Provinsi Lampung menunjukkan komitmen nyata dalam memajukan kesejahteraan masyarakat nelayan.
Kuseari menegaskan bahwa meskipun terdapat dualisme kepemimpinan dalam HNSI, pihaknya menyerahkan penanganan isu tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ia menjelaskan bahwa legalitas HNSI versi Munas Bogor sudah diakui lebih dahulu, termasuk penerbitan SK dari Kemenhumkam dan pelaksanaan Munas.
“HNSI versi Munas Bogor murni dibentuk oleh nelayan dan pelaku sektor kelautan dari seluruh Indonesia. Sebaliknya, HNSI Munas Bali muncul setelah kami, seolah menjadi tandingan,” tambahnya.
Kuseari juga menekankan bahwa di Kabupaten Pesawaran, organisasi ini diisi oleh para nelayan dan pelaku usaha kelautan yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. “Kami murni berjuang untuk nelayan dan pelaku sektor kelautan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pesawaran dan Provinsi Lampung,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mengakomodasi kepengurusan yang lama agar dapat berkolaborasi dalam memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pesawaran.***
