SAMUDERA NEWS— Di tengah langit mendung dan teriakan ribuan massa, Monas menjadi saksi peristiwa bersejarah pada Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025. Sekitar 200.000 buruh dari seluruh penjuru Indonesia berkumpul, tak sekadar merayakan, tapi menagih janji lama: keadilan dan perlindungan.
Tepat pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto menaiki panggung. Suaranya tegas dan tajam menembus barisan buruh yang mengepalkan tangan. “Hari ini saya memberi hadiah untuk kaum buruh Indonesia,” ujarnya. Prabowo mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan meninjau 86 regulasi ketenagakerjaan, serta menyatakan dukungannya untuk penghapusan sistem outsourcing secara bertahap.
Angka-angka tak bisa dibantah. 680 ribu PHK pada 2023. 19,5 juta pekerja outsourcing. 4,2 juta PRT tanpa perlindungan hukum. 2,8 juta pengangguran berusia di atas 35 tahun. Dan 78 juta pekerja sektor informal. Negara kehilangan Rp450 triliun per tahun karena diskriminasi usia. Semua ini menjadi latar dari janji-janji yang hari itu diumumkan.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menyuarakan dukungan untuk RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan menyerukan agar Marsinah dijadikan Pahlawan Nasional. Marsinah, simbol perlawanan dan keberanian, menjadi nyala yang terus menyala dalam kesadaran kolektif buruh.
Sambutan internasional pun datang. Pemerintah Tiongkok menyebut langkah Prabowo sebagai contoh stabilitas sosial, sementara AS menyebutnya lompatan demokrasi dalam hubungan negara dan buruh.
Lagu Internasionale menggema di akhir acara. Bukan sekadar lagu, tapi mantra perjuangan. Di bawah langit Jakarta, lagu itu menjadi pengingat bahwa janji di hadapan rakyat adalah hutang yang hanya bisa dibayar dengan tindakan nyata.
“Negara besar adalah negara yang buruhnya berdaulat atas hasil kerjanya sendiri.” — Bung Karno
Dan jika pintu keadilan itu tertutup kembali, sejarah tahu siapa yang akan mengetuk—dan jika perlu, mendobraknya.
Selamat Hari Buruh Dunia.***
