SAMUDERA NEWS – Dinas PUPR Kabupaten Pringsewu menyatakan keterbatasan anggaran menjadi kendala dalam merealisasikan hasil Pansus Pokir DPRD Pringsewu terkait perbaikan infrastruktur jalan. Pernyataan ini disampaikan dalam diskusi yang melibatkan PUPR, Bappeda, dan Inspektorat, dipimpin oleh Ketua Pansus Anton Subagyo, Wakil Ketua Sudiyono, serta sejumlah anggota DPRD.
Kepala Dinas PUPR Pringsewu, Ahmad Syaifuddin, menjelaskan bahwa panjang jalan kabupaten mencapai 689,5 km dengan kondisi bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga berat. Menurutnya, untuk membuat seluruh jalan dalam kondisi baik, dibutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun, jumlah yang tidak memungkinkan dengan anggaran daerah saat ini.
“Karena itu, kami harus menentukan skala prioritas. Selain itu, aturan membatasi perbaikan hanya pada jalan dengan kerusakan di bawah 40 persen, yaitu rusak ringan dan sedang,” ujarnya.
Ahmad menambahkan, Dinas PUPR hanya mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp4-5 miliar per daerah pemilihan (dapil), dengan total kebutuhan mencapai Rp20-25 miliar per tahun untuk lima dapil di Pringsewu. Pengalokasian ini pun harus disepakati oleh anggota DPRD agar perbaikan jalan dapat difokuskan pada lokasi prioritas.
Dana untuk infrastruktur di Pringsewu bersumber dari APBD murni, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Khusus untuk DAK, Ahmad menjelaskan bahwa terdapat 12 ruas jalan prioritas, di antaranya Banyumas-Way Kunyir, Bulukarto-Parerejo, Waluyojati-Gemahripah, dan Bandungbaru-Siliwangi.
Sementara itu, Ketua Pansus Pokir DPRD, Anton Subagyo, menyebutkan bahwa diskusi yang berlangsung di Rumah Makan Raja Pindang Tambahrejo, Gadingrejo, menghasilkan keputusan untuk menambah anggaran infrastruktur sebesar Rp10 miliar pada tahun 2026. “Minimnya anggaran akan membuat jalan semakin banyak yang rusak. Kami juga mengusulkan penggunaan rigit beton untuk perbaikan agar lebih tahan lama,” jelas Anton.
Wakil Ketua Pansus, Sudiyono, berharap meskipun anggaran terbatas, pembangunan di ibu kota kabupaten tetap menunjukkan progres, khususnya pelebaran jalan di Pekon Sidoharjo yang stagnan sejak 2017.
Anggota Pansus Pokir, Agus Irwanto, menekankan pentingnya lobi bersama ke pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan anggaran. “Kalau hanya mengandalkan APBD saat ini, Pringsewu tidak akan berkembang,” katanya.
Minimnya anggaran tetap menjadi tantangan utama bagi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pringsewu. Namun, kerja sama antar-lembaga diharapkan mampu membuka peluang anggaran tambahan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.****
