SAMUDERA NEWS– Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Kecamatan Teluk Pandan dan Padang Cermin menjadi forum strategis dalam merancang prioritas pembangunan bagi 22 desa di wilayah pesisir tersebut. Acara ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat infrastruktur dan mengoptimalkan kebijakan strategis nasional meskipun adanya pemangkasan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pesawaran sebesar Rp58 miliar.
Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona, menegaskan bahwa Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan tahap awal dalam perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2026. Bahkan, beberapa usulan yang bersifat mendesak bisa saja diakomodasi dalam anggaran perubahan sebelum tahun tersebut.
“Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Padang Cermin telah melaksanakan Musrenbang tingkat kecamatan untuk program pembangunan tahun 2026. Namun, jika ada kebutuhan mendesak, bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan,” ujar Dendi dalam acara yang digelar di GSG Mangliawan, Desa Hanura, pada Rabu, 19 Februari 2025.
Dendi menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar acara seremonial, melainkan bagian dari regulasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Selain itu, setiap program yang diusulkan wajib dipublikasikan dan diuji oleh publik.
Strategi Menjawab Tantangan Anggaran dan Infrastruktur
Dalam kesempatan tersebut, Dendi juga mengungkapkan bahwa RPJMD Kabupaten Pesawaran masih mengacu pada RPJMD 2021–2026, mengingat masa jabatannya sebagai bupati periode kedua berlangsung hingga 2026. Oleh karena itu, seluruh usulan pembangunan harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan tersebut.
Dendi turut menyoroti dinamika kebijakan nasional yang berdampak pada anggaran daerah. Ia mengungkapkan bahwa pemangkasan DAK sebesar Rp58 miliar berimbas pada proyek infrastruktur. Namun, ia bersyukur karena dana desa tidak mengalami refocusing, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam pembayaran SILTAP bagi aparatur desa.
“Kita tetap optimis. Infrastruktur tetap menjadi prioritas, dan kita akan mencari sumber lain agar pembangunan dapat berjalan optimal meskipun ada tantangan dalam anggaran,” tegasnya.
Penguatan Ketahanan Pangan dan Program Nasional
Dendi juga menekankan pentingnya optimalisasi program ketahanan pangan di desa-desa, sejalan dengan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program yang didorong adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diharapkan dapat melibatkan desa dalam penyediaan bahan baku.
“Kalau desa bisa mensuplai bahan bakunya, maka perputaran uang program ini akan tetap berada di wilayah ini. Ini adalah langkah menuju kemandirian desa dan penguatan ketahanan pangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dendi meminta para kepala desa untuk menyiapkan APBDes guna mendukung infrastruktur serta mencari solusi kreatif agar program pembangunan tetap berjalan, meskipun ada keterbatasan dana dari pusat.
Musrenbang ini dihadiri oleh Camat Teluk Pandan Salpani, Plh Camat Padang Cermin Eko, serta para kepala desa dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini juga menjadi ajang diskusi untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, sesuai dengan tema yang diusung: Mantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Desa serta Daya Saing Daerah.***
