SAMUDERA NEWS— Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggelar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dengan cara yang terbilang tak biasa. Tidak berlangsung di aula perkantoran atau ruang berpendingin udara, pelantikan justru digelar di ruang terbuka dengan latar laut, tepatnya di Dermaga BOM Kalianda, Selasa, 6 Januari 2026. Pilihan lokasi ini langsung menyita perhatian publik sekaligus memunculkan pesan simbolik tentang arah baru birokrasi daerah.
Sebanyak 17 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya langsung oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama. Dermaga BOM, yang dikenal sebagai salah satu ikon wisata pesisir Lampung Selatan, dipilih sebagai lokasi pelantikan untuk menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan birokrasi yang terbuka, adaptif, dan dekat dengan masyarakat.
Birokrasi Tak Lagi Berjarak
Pelantikan di ruang publik ini dinilai berbeda dari pakem pelantikan pejabat pada umumnya. Dengan latar laut dan suasana terbuka, prosesi pelantikan berlangsung tanpa sekat antara pejabat dan warga yang hadir menyaksikan.
Menurut Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, konsep pelantikan tersebut sengaja dirancang agar para pejabat sejak awal memahami bahwa jabatan bukan soal kenyamanan, melainkan tanggung jawab dan kedekatan dengan masyarakat.
“Pelantikan hari ini seru, ramai, dan kita bisa berbaur langsung dengan masyarakat. Ini saya ciptakan agar tidak ada batas antara pejabat dengan rakyat, sehingga bisa mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat Lampung Selatan,” ujar Bupati Egi dalam sambutannya.
Ia menegaskan, birokrasi yang kuat bukanlah birokrasi yang eksklusif, tetapi birokrasi yang hadir, mendengar, dan merespons kebutuhan warga secara cepat dan tepat.
Nuansa Budaya Lokal Perkuat Identitas Daerah
Dalam prosesi pelantikan tersebut, para pejabat yang dilantik mengenakan pakaian dinas harian yang dipadukan dengan aksesoris adat khas Lampung. Pejabat pria mengenakan Tukus, sementara pejabat perempuan mengenakan Kumbut. Sentuhan adat ini menghadirkan nuansa budaya lokal yang kental di tengah prosesi pemerintahan formal.
Pemilihan atribut adat ini tidak sekadar simbol seremonial. Pemerintah daerah ingin menegaskan bahwa nilai-nilai budaya lokal merupakan bagian penting dari karakter kepemimpinan dan pelayanan publik di Lampung Selatan.
Penataan Jabatan dan Penyegaran Organisasi
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama ini merupakan bagian dari proses penataan organisasi dan pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Seluruh pejabat yang dilantik telah melalui tahapan uji kompetensi dan penilaian kinerja yang dilakukan sebelumnya.
Langkah ini disebut sebagai upaya penyegaran birokrasi sekaligus penguatan kinerja pemerintahan daerah agar lebih responsif terhadap tantangan pembangunan ke depan, khususnya dalam mendukung visi Lampung Selatan Maju.
Pesan Reflektif tentang Waktu dan Warisan Kepemimpinan
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Bupati Egi menyampaikan pesan reflektif tentang makna waktu dan tanggung jawab kepemimpinan. Ia mengingatkan bahwa masa jabatan bukan sesuatu yang abadi, sehingga setiap amanah harus diisi dengan kerja nyata yang berdampak bagi masyarakat.
“Waktu terus berjalan. Pertanyaannya, warisan apa yang akan kita tinggalkan sebelum masa jabatan itu berakhir. Ini harus kita pikirkan dan rasakan bersama,” katanya.
Menurutnya, jabatan harus menjadi sarana untuk menghadirkan perubahan positif, bukan sekadar posisi administratif.
Integritas dan Kerja Nyata Jadi Harga Mati
Bupati Egi menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada para pejabat eselon II harus dibayar dengan integritas, disiplin, dan kerja nyata. Ia menekankan pentingnya menjunjung tinggi etika, kepatuhan terhadap aturan, serta tertib dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.
“Kepercayaan ini harus dibayar dengan kerja nyata. Jadilah pejabat yang bersih, disiplin, dan senantiasa melayani. Setiap detik nilai integritas, semangat, dan pelayanan itu harus diterapkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya sikap ikhlas, sigap, dan amanah dalam menjalankan tugas, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat luas.
Kolaborasi dan Pariwisata Jadi Kunci Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Egi menyoroti kekuatan Lampung Selatan sebagai daerah dengan tingkat keberagaman suku dan budaya yang tinggi. Menurutnya, keberagaman tersebut merupakan modal sosial yang besar jika dikelola dengan semangat kolaborasi.
“Hanya di Lampung Selatan keberagaman ini begitu kuat. Karena itu, saya mengajak seluruhnya untuk berkolaborasi, bekerja kompak dan solid,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pejabat eselon II memiliki peran strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Para pejabat diminta tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi aktif turun ke lapangan, menyerap aspirasi, dan merespons persoalan masyarakat secara langsung.
“Saya tidak butuh pejabat yang hanya menunggu laporan. Turunlah ke masyarakat, hilangkan ego sektoral. Kita tidak akan maju kalau ingin menang sendiri-sendiri,” kata Bupati Egi.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum percepatan pembangunan. Sektor pariwisata disebut sebagai salah satu motor penggerak kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan, sehingga seluruh perangkat daerah diminta menyelaraskan program kerjanya ke arah pariwisata berkelanjutan.
“Saya ingin 2026 ini kita berlari. Pariwisata akan menjadi jembatan kesejahteraan, dan seluruh perangkat daerah harus menyinkronkan program menuju pariwisata yang berkelanjutan,” jelasnya.
Simbol Kepedulian Lingkungan dan Dialog dengan Warga
Rangkaian pelantikan ditutup dengan kegiatan penaburan benih ikan di perairan sekitar Dermaga BOM. Aksi ini menjadi simbol komitmen Pemkab Lampung Selatan terhadap keberlanjutan lingkungan pesisir dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Egi juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan masyarakat yang hadir. Ia mendengarkan pesan, kesan, serta harapan warga terhadap para pejabat yang baru saja dilantik.
Melalui pelantikan di ruang publik ini, Pemkab Lampung Selatan menegaskan pesan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, berakar pada budaya lokal, serta berkomitmen membangun daerah secara inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.***
