SAMUDERA NEWS—Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan program makan bergizi gratis bebas dari praktik korupsi agar tujuan utama program ini tercapai dengan efektif.
“Yang saya khawatirkan, dana untuk makan bergizi gratis ini bisa saja dikorupsi. Kita tahu, budaya di Indonesia sering kali begitu. Ketika ada anggaran pemerintah, banyak yang langsung tergiur untuk mengaksesnya,” ujar Agus.
Agus mengungkapkan bahwa potensi korupsi pada program-program pemerintah di Indonesia masih cukup tinggi, mencapai sekitar 40%. Ia memperkirakan bahwa potensi yang sama juga bisa terjadi pada program makan bergizi gratis.
“Jika korupsi terjadi pada program ini, maka tujuan utama program—yakni memastikan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup—akan sulit tercapai,” lanjutnya. Agus menggambarkan dampak korupsi dengan memberi contoh sederhana: “Jika 40% dari Rp 10.000 diselewengkan, berarti hanya Rp 6.000 yang tersisa. Dengan jumlah itu, makanan bergizi yang bisa didapatkan, apalagi di daerah seperti Papua atau Jakarta, akan sangat terbatas. Bisa-bisa hanya nasi putih dan telur rebus, susu tidak terjamin.”
Agus juga menceritakan pengalaman pribadi terkait penyalahgunaan anggaran dalam program makan gratis di tingkat lokal. “Di RW saya, anggaran dari Pemprov Jakarta sebesar Rp 12.500 hanya menghasilkan roti kecil dan semangka yang hampir busuk. Baru setelah kami protes ke gubernur, anggaran itu digunakan dengan lebih tepat, memberikan makanan bergizi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Agus mendesak agar pemerintah dan Badan Gizi Nasional melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis ini, terutama mengingat bahwa program ini akan menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia. “Siapa yang akan mengawasi Badan Gizi Nasional? Apakah ada badan pengawas di seluruh Indonesia untuk memastikan program ini berjalan dengan baik?” tanyanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dalam setiap program pemerintah. Jika ada oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan dana program makan bergizi gratis, Agus menegaskan bahwa pemerintah harus menindak tegas pelaku tersebut.***
