SAMUDERA NEWS- Dalam semangat membangun daerah yang adaptif terhadap perubahan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus bersama Tim Fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Lampung menggelar kegiatan Fasilitasi Perubahan RKPD Tahun 2025, Selasa (3/6/2025).
Acara ini dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting dan dipusatkan di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Tanggamus.
Kegiatan dibuka oleh Deki Ferdiansyah, Fungsional Perencana dari Bappeda Provinsi Lampung, mewakili Kepala Bappeda Elvira Umiharni. Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hendra Wijaya Mega, hadir mewakili Sekretaris Daerah Tanggamus.
Perubahan yang Bukan Sekadar Rutinitas
Dalam paparannya, Sekretaris Bapperida Feri Septiawan menjelaskan poin-poin penting dalam draf perubahan RKPD 2025. Para kepala OPD turut hadir secara aktif, menandai betapa seriusnya Pemkab Tanggamus menanggapi proses ini.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Hendra, ditegaskan bahwa perubahan RKPD bukan sekadar formalitas atau rutinitas teknis. Ini adalah respon strategis terhadap berbagai dinamika terbaru, mulai dari perubahan kebijakan nasional hingga kondisi keuangan daerah.
“Fasilitasi ini menjadi ruang strategis untuk memastikan dokumen perencanaan kita tetap relevan, responsif, dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat,” ujar Hendra.
Menjawab Tantangan, Menyusun Arah
Pemkab Tanggamus menyadari bahwa tantangan pembangunan semakin kompleks. Oleh karena itu, masukan dari Tim Fasilitasi Provinsi Lampung menjadi penting untuk mempertajam fokus kebijakan dan meningkatkan kualitas penyusunan program prioritas.
“Kami ingin membangun Tanggamus dengan pendekatan yang inklusif, berbasis data, dan berpijak pada prinsip keadilan sosial,” tambah Hendra.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Sinergi dan Kolaborasi Jadi Kunci
Kegiatan fasilitasi ini menjadi bukti nyata pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menyelaraskan arah pembangunan. Dalam forum ini, bukan hanya perencanaan yang dibahas, tapi juga harapan dan tanggung jawab bersama untuk kemajuan daerah.
“Dengan sinergi lintas pemerintahan dan semangat gotong royong, kita bisa memastikan setiap kebijakan memiliki dampak nyata,” tutup Hendra.***
