SAMUDERA NEWS- Indonesia terlalu sering memuja diri sebagai “surga investasi.” Namun kenyataannya, siapa yang mau menanam modal di negeri dengan regulasi semrawut, izin berlapis, dan hukum yang tak menentu? Investor bukan tukang coba-coba; mereka mencari kepastian. Ironisnya, kepastian justru menjadi barang paling mahal di Indonesia.
Bandingkan dengan Vietnam, Thailand, atau Malaysia. Aturan mereka jelas, perizinan ringkas, birokrasi ramping. Investor datang, industri tumbuh, lapangan kerja tercipta. Sementara di Indonesia, tarik-menarik kepentingan antarlembaga justru menenggelamkan potensi ekonomi dalam lautan birokrasi. Jangan heran bila modal asing lebih memilih hengkang ke negara tetangga, meninggalkan Indonesia hanya dengan remah pertumbuhan.
Dipasena, Luka yang Belum Pulih
Kisah Bumi Dipasena di Tulangbawang, Lampung, adalah cermin nyata pengkhianatan negara terhadap rakyat. Pada 1990-an, kawasan tambak udang seluas 16 ribu hektare itu pernah jadi kebanggaan nasional, menghasilkan devisa miliaran rupiah per hari. Namun sejak 2021, janji kebangkitan Dipasena hanya berhenti di meja rapat. Pemerintah sibuk dengan kajian demi kajian, sementara petambak kecil bertahan dengan gotong royong.
Infrastruktur rusak, tambak menua, teknologi tertinggal. Negara hadir hanya lewat dokumen, bukan tindakan. Rakyat pesisir dibiarkan bergulat dengan lumpur dan janji politik yang menguap di udara.
Sejarah yang Jangan Diulang
Dipasena menyimpan luka lama: kemitraan inti-plasma yang timpang, petambak yang jadi buruh di tanah sendiri, dan konflik berkepanjangan. Hari ini, para petambak justru membangun jalannya sendiri. Dengan menyisihkan Rp1.000 per kilogram hasil panen, mereka menciptakan solidaritas dan kemandirian. Sebuah model sederhana dan adil, yang mestinya jadi pelajaran bagi pemerintah.
Namun pertanyaan besar muncul: apakah negara akan mendukung jalan rakyat, atau memaksa kembali ke pola lama yang penuh intrik?
Ujian Nyata Negara
Revitalisasi Dipasena adalah ujian kesungguhan negara. Jika pemerintah berani bergerak dari wacana menuju implementasi nyata, Dipasena berpotensi kembali menjadi ikon kejayaan perikanan dunia. Devisa akan meningkat, biaya produksi ditekan, dan kesejahteraan rakyat pesisir terangkat.
Namun jika janji hanya tinggal janji, Dipasena akan terkubur sebagai monumen kegagalan negara—yang lebih sibuk dengan regulasi berbelit daripada memberi jalan bagi rakyatnya sendiri.
Investor mungkin pergi, modal asing bisa berpindah. Tapi jika negara sendiri tak berpihak pada rakyat pesisir, untuk siapa sebenarnya regulasi itu dibuat?***
