SAMUDERA NEWS- Sekjen Forum Muda Lampung, M. Iqbal Farochi, menyoroti kinerja Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di tengah bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera, menekankan paradoks antara ketenangan birokrasi dan urgensi penanganan bencana di lapangan.
Farochi memulai komentarnya dengan mengangkat kontras dramatis antara situasi darurat di Sumatera dan kenyamanan jabatan Menteri Kehutanan di Jakarta. Ia menggambarkan kayu gelondongan yang terbawa banjir sebagai simbol kegagalan pengelolaan hutan dan alih fungsi lahan, sekaligus pesan visual dari alam yang memprotes kelalaian manusia. “Lihatlah, kami yang seharusnya menjaga tanah kini menjadi pembawa pesan kehancuran. Apakah Bapak sudah mencatat nama-nama kami dan siapa yang mengantar kami keluar dari rumah?” tulis Farochi.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinan Raja Juli Antoni menunjukkan kecepatan dalam identifikasi perusahaan yang melanggar pasca-bencana, tetapi kurang proaktif dalam pencegahan sebelum tragedi terjadi. Hal ini menunjukkan fokus kementerian lebih pada diagnostik pasca-mortem dibandingkan langkah antisipatif yang dapat menahan kerusakan lingkungan sejak awal.
Farochi juga menyoroti prioritas kementerian pada digitalisasi layanan kehutanan. Meskipun layanan perizinan kini bisa berjalan lebih cepat secara digital, fokus ini dinilai ironis mengingat masyarakat lokal tengah menghadapi risiko tanah longsor dan kerusakan properti akibat banjir. Ia menekankan bahwa urusan nyawa manusia dan dampak ekologis sering kali tampak tertinggal dibandingkan kelancaran administrasi birokrasi.
Kursi Menteri dijelaskan sebagai simbol kenyamanan politik Raja Juli Antoni. Farochi menilai ketahanan politik ini patut dicontoh, namun menimbulkan pertanyaan etis tentang tanggung jawab terhadap masyarakat terdampak. Keputusan untuk tidak mundur dianggap sebagai hak pribadi, tetapi ironis mengingat posisi Menteri hanya menerima sebagian dari “cuci piring” kekacauan yang telah berlangsung bertahun-tahun di sektor kehutanan.
Akhirnya, Farochi menekankan dilema keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan stabilitas operasional korporasi, sambil menyoroti paradoks jabatan publik yang memungkinkan Menteri tetap nyaman sementara hutan dan sungai menghadapi krisis. Ia menutup komentarnya dengan nada satir: tragedi ekologis berikutnya mungkin menjadi kesempatan baru bagi kementerian untuk “cuci piring”, menunggu respons yang sama di tengah tekanan publik.***
