SAMUDERA NEWS – Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor nyatanya belum memberi hasil signifikan. Sejumlah legislator mulai bersuara, meski sebagian publik justru mempertanyakan—apakah mereka benar-benar membaca traktat ekonomi atau sekadar menyuarakan wacana populis yang tak menyentuh akar masalah?
Wacana Pemutihan, Realita Pahit
Pemutihan pajak—secara teori—dapat mendorong kepatuhan masyarakat, meringankan beban denda, dan menggerakkan kembali sumber pendapatan daerah. Namun faktanya, “tali kerek” yang diharap mampu menarik PAD justru terkesan rapuh. Putus sebelum sempat menggerek harapan.
Lalu, siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Masyarakat yang enggan bayar pajak? Atau pemerintah yang terus menambal celah defisit lewat pungutan demi pungutan?
Pajak dan Daya Beli: Masihkah Relevan untuk Rakyat?
Dalam iklim ekonomi yang ringkih, kebijakan pemajakan kerap menimbulkan polemik. Terlebih ketika rakyat justru merasa dipalak, bukan diajak kolaborasi. Bukankah pajak seharusnya lahir dari kesadaran kolektif, bukan paksaan yang disampaikan lewat ancaman tilang?
Betul bahwa kendaraan menyumbang emisi. Tapi jika harus adil, mengapa bukan produsen kendaraan yang dikenai pajak lebih besar? Mereka yang menggempur pasar dengan iklan manis dan kredit mudah, mengalirkan jutaan kendaraan ke jalanan, lalu membebankan semuanya pada pemilik terakhir: rakyat.
Jalan Padat, Hidup Sesak
Sementara kendaraan bermotor terus bertambah, jalanan tetap sempit, transportasi publik minim, dan arah kebijakan terasa seperti menabrak logika. Wajar bila rakyat mulai bertanya: “Untuk apa saya bayar pajak, jika hak saya sebagai pengguna jalan saja tak dijamin?”
Dan saat pertanyaan itu tak kunjung dijawab, kekecewaan pelan-pelan menjadi bahan bakar bagi apatisme yang membara.
Wakil Rakyat: Masihkah Jadi Wakil atau Sekadar Nikmat?
Gaji dan tunjangan pejabat terus meningkat, sementara sebagian rakyat tak tahu apakah esok bisa makan layak. Maka tak heran, suara-suara satir mulai bermunculan. Bukan untuk menghina, tetapi sebagai sinyal: bahwa yang duduk di kursi wakil rakyat, harus pula merasakan letihnya menjadi rakyat.
Penutup: Bahasa Tajam, Tapi Jangan Lupakan Harapan
Tulisan ini bukan sekadar kritik. Ia adalah bentuk cinta yang masih berharap: bahwa demokrasi berjalan, bahwa pajak dibayar dengan rela, dan bahwa pejabat kembali membumi.
Jika terasa pahit, anggap saja ini vitamin untuk nurani. Jika terasa getir, mari kita ubah jadi dialog yang konstruktif. Karena seni berbahasa, seperti juga seni memimpin, bukan untuk menekan—tetapi untuk menyembuhkan.***
