SAMUDERA NEWS– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Pringsewu menyampaikan kritik terhadap ketimpangan pembangunan dan masalah banjir yang masih melanda wilayah tersebut.
Kritikan ini disampaikan dalam audiensi dengan DPRD Pringsewu yang dihadiri oleh puluhan perwakilan BEM dari lima kampus di Kabupaten Pringsewu pada Selasa (11/6/24).
“Kami dari BEM IBN, UMPRI, UAP, STIT, dan DCC menyampaikan beberapa aspirasi berupa keluhan masyarakat kepada wakil rakyat,” kata Ketua Aliansi BEM Pringsewu, Ferdi Arditya.
Ferdi menyoroti ketimpangan infrastruktur di Kecamatan Pagelaran Utara yang dinilai belum setara dengan kecamatan lain, mengakibatkan ketimpangan ekonomi dan sosial. “Selain itu, sinyal di wilayah tersebut masih sangat sulit, kasihan masyarakat,” ujarnya.
Ketua BEM UMPRI, Oki Bintang Arya, menyoroti tingginya biaya pendidikan di Pringsewu. “Kami juga meminta pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pelajar berprestasi dengan menyediakan beasiswa,” ujarnya.
Aliansi BEM juga mengangkat masalah banjir yang kerap melanda wilayah Sidoarjo, Wates, Parerejo, Tambahrejo, dan sekitarnya yang hingga kini belum tertangani dengan baik.
“Sampai sekarang belum ada predikat khusus untuk Kabupaten Pringsewu, apakah sebagai kota pendidikan, kota wisata, atau lainnya,” ujar Oki.
BEM juga mengkritik ajang pemilihan Muli Mekhanai Pringsewu yang dianggap hanya sebagai acara seremonial tahunan tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah. “Acara ini kurang bermutu dan tidak ada perhatian dari pemerintah daerah bagi pemenangnya. Justru hadiah lebih banyak dari sponsor, dan pemenangnya tidak diberdayakan,” jelasnya.
Menanggapi kritik ini, Wakil Ketua I DPRD, Maulana M Lahudin, menjelaskan bahwa kondisi APBD Pringsewu masih sangat terbatas, sekitar Rp1,2 triliun dan masuk kategori C. “Terkait pembangunan, Pringsewu belum memiliki kemampuan yang memadai karena PAD juga masih minim,” katanya.
Maulana merinci bahwa PAD Pringsewu hanya sekitar Rp147 miliar, sementara dari APBD sebesar Rp1,2 triliun, Rp610 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai dan Rp107 miliar untuk belanja modal. “Pembangunan fisik di PUPR sekitar Rp60 miliar yang dibagi untuk 9 kecamatan, jadi bukan berarti Kecamatan Pagelaran Utara tidak tersentuh pembangunan, hanya saja masih terbatas sesuai kemampuan keuangan,” jelasnya.
Anggota Komisi IV, Nurul Ikhwan, menambahkan bahwa masalah banjir disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan biaya untuk pelebaran drainase sangat besar. “DPRD tidak akan tinggal diam terhadap permasalahan masyarakat, namun penyelesaiannya perlu dilakukan secara bertahap dan kami akan terus mendorong peningkatan PAD,” katanya.
Terkait pemilihan Muli Mekhanai, DPRD akan memanggil Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. “Sekali lagi, semuanya bermuara pada anggaran, sementara APBD Pringsewu sedang tidak sehat alias lebih besar pengeluaran daripada pemasukan,” tutupnya. (WID)
