SAMUDERA NEWS- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Ismail, meminta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SLTP Negeri Kabupaten Lampung Selatan mengakomodasi para kepala sekolah SLTP swasta di Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut Ismail, langkah tersebut diperlukan untuk menghindari kesan adanya pengkotakan antara sekolah yang dikelola pemerintah dengan sekolah swasta.
“Demi persatuan dan kesatuan itu layak digabung. Sehingga tidak ada kesan pengkotakan antara sekolah negeri dan swasta,” ujar Ismail, anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berasal dari daerah pemilihan Katibung, Way Sulan, dan Candipuro, Selasa, 11 Agustus 2026.
Ismail menjelaskan, MKKS memiliki fungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah sekaligus tempat melakukan musyawarah kerja.
Karena itu, ia menilai hasil musyawarah yang dilakukan melalui MKKS seharusnya mampu menghasilkan berbagai inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.
“Lembaga MKKS itu fungsinya untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah dan tempat mereka melakukan musyawarah kerja. Harusnya dari musyawarah itu menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan di Lampung Selatan,” tambah Ismail.
Lebih lanjut, Ismail menegaskan bahwa kepengurusan MKKS seharusnya tidak hanya melibatkan kepala sekolah negeri, tetapi juga memberikan ruang bagi kepala sekolah swasta.
Menurutnya, keterlibatan tersebut penting agar seluruh kepala sekolah SLTP di Lampung Selatan dapat memiliki wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih luas.
“Dalam MKKS kepengurusannya itu harus melibatkan kepala sekolah negeri dan swasta. Kalau kepala sekolah swasta membuat forum tersendiri itu juga boleh, tetapi dalam kepengurusan MKKS harus ada kepala sekolah swasta,” kata Ismail.
Sebelumnya, Jamaluddin, S.H., yang merupakan pengurus Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS), mengatakan terdapat dualisme kepengurusan kelembagaan kepala sekolah SLTP di Kabupaten Lampung Selatan.
Menurut Jamaluddin, terdapat Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) yang kepengurusannya berasal dari para kepala sekolah SLTP Negeri, sementara di sisi lain terdapat Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) yang menjadi wadah bagi kepala sekolah dari sekolah swasta.
Ismail berharap persoalan tersebut dapat menjadi perhatian bersama sehingga keberadaan organisasi kepala sekolah dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat komunikasi, meningkatkan kompetensi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan.***
