SAMUDERA NEWS- Perceraian tidak selalu identik dengan proses hukum yang rumit dan mahal. Di Indonesia, hukum membuka ruang bagi suami atau istri untuk mengajukan gugatan perceraian tanpa menggunakan jasa pengacara. Mekanisme ini banyak dipilih oleh masyarakat yang ingin menyelesaikan perkara rumah tangga secara mandiri, sederhana, dan efisien, selama memahami prosedur hukum yang berlaku.
Secara hukum, perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan. Definisi ini merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Artinya, perceraian tidak sah tanpa adanya putusan hakim.
Jika dilihat dengan pendekatan 5W+1H, siapa yang dapat mengajukan gugatan perceraian adalah suami atau istri yang terikat perkawinan sah. Apa yang diajukan adalah permohonan cerai talak atau gugatan cerai, tergantung pada agama dan posisi pihak yang mengajukan. Kapan gugatan diajukan bergantung pada kesiapan dokumen dan alasan perceraian. Di mana gugatan diajukan di pengadilan yang berwenang. Mengapa tanpa pengacara biasanya karena pertimbangan biaya atau kesederhanaan perkara. Bagaimana prosesnya mengikuti hukum acara yang telah ditentukan.
Untuk pasangan beragama Islam, perceraian diajukan ke Pengadilan Agama. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sementara bagi non-Muslim, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.
Langkah awal mengurus gugatan perceraian tanpa pengacara adalah menyiapkan dokumen. Dokumen utama meliputi buku nikah atau akta perkawinan, kartu identitas para pihak, kartu keluarga, serta surat gugatan perceraian. Surat gugatan berisi identitas para pihak, kronologi perkawinan, alasan perceraian, dan tuntutan yang diminta, seperti hak asuh anak atau pembagian harta bersama.
Alasan perceraian harus sesuai dengan ketentuan hukum. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan beberapa alasan, antara lain perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, salah satu pihak meninggalkan yang lain, kekerasan dalam rumah tangga, atau salah satu pihak melakukan perbuatan yang sulit didamaikan. Tanpa alasan yang sah, gugatan berpotensi ditolak hakim.
Setelah gugatan disusun, pendaftaran perkara dilakukan di pengadilan. Saat ini, Mahkamah Agung menyediakan layanan pendaftaran perkara secara elektronik melalui sistem e-Court. Melalui mekanisme ini, pihak yang berperkara dapat mendaftar, membayar biaya perkara, dan memantau jadwal sidang tanpa harus selalu datang ke pengadilan.
Tahap berikutnya adalah persidangan. Dalam perkara perceraian, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara hingga pembacaan putusan.
Mengurus perceraian tanpa pengacara memiliki keuntungan dan risiko. Keuntungannya adalah biaya lebih ringan dan kendali penuh berada di tangan pihak yang berperkara. Namun, risikonya terletak pada kurangnya pemahaman hukum acara. Kesalahan dalam menyusun gugatan atau menyampaikan bukti dapat mempengaruhi hasil putusan, terutama jika sengketa melibatkan hak asuh anak atau harta bersama.
Dari sisi kritis, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi memadai mengenai hak-haknya dalam perceraian. Negara melalui pengadilan sebenarnya menyediakan bantuan hukum berupa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan meski tanpa menyewa pengacara pribadi.
Pada akhirnya, mengurus gugatan perceraian tanpa pengacara adalah hak setiap warga negara. Kunci utamanya adalah memahami prosedur, menyiapkan dokumen dengan benar, dan bersikap kooperatif selama persidangan. Dengan langkah yang tepat, proses perceraian dapat berjalan sesuai hukum tanpa harus mengorbankan kepastian dan keadilan.***
