SAMUDERA NEWS – Penegak hukum di Indonesia mendapat sorotan tajam dari pengamat politik Ray Rangkuti, yang menyebut mereka terlalu lembek dalam menanggapi indikasi korupsi yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kritik ini muncul setelah Jokowi ditetapkan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Ray, yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani, menilai bahwa sikap KPK yang terkesan lamban justru memperburuk citra lembaga ini di mata publik.
Menurut Ray, KPK yang sebelumnya dikenal sebagai lembaga yang tegas dalam pemberantasan korupsi kini malah berkelit dengan alasan belum adanya laporan resmi. “Kasus korupsi tidak harus menunggu laporan. Aneh bukan?” kata Ray dengan nada kecewa. Ia menambahkan bahwa beberapa individu dan kelompok sudah pernah melaporkan dugaan keterlibatan keluarga Jokowi dalam kasus korupsi, namun belum ada tindak lanjut yang jelas dari KPK.
Ray juga menyoroti maraknya tulisan “Adili Jokowi” yang ditemukan di dinding-dinding Jakarta. Menurutnya, tulisan-tulisan tersebut merupakan bentuk reaksi dari masyarakat yang merasa frustrasi dengan lambannya respon dari penegak hukum. Ia mengungkapkan bahwa fenomena ini terkait erat dengan laporan OCCRP yang menandai Jokowi sebagai salah satu tokoh terkorup dunia, sebuah penilaian yang semakin menguatkan kekhawatiran publik tentang integritas pemerintahannya.
Meski tidak mengetahui siapa yang menggerakkan aksi menulis di tembok, Ray menilai hal itu adalah gejala dari ketidakpuasan masyarakat yang semakin meluas. “Jika saluran formal tidak memberikan respons memadai, isu-isu seperti ini akan tersebar luas di luar sana,” tambahnya.
Ray juga mengungkapkan bahwa selain dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi, ada sejumlah masalah lain yang perlu diperhatikan, baik dari sisi politik maupun hukum. “Secara hukum hanya penyidik yang bisa memastikan apakah ada kesalahan atau tidak, namun secara politik kita bisa menyebut banyak hal,” ujarnya. Beberapa masalah yang disebut Ray antara lain kemerosotan perlindungan HAM, kebebasan berpendapat yang semakin tergerus, penurunan indeks pemberantasan korupsi, serta perusakan lingkungan hidup.
Namun, salah satu isu paling kontroversial yang disoroti oleh Ray adalah dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi, yang menurutnya menjadi fenomena yang merusak sistem demokrasi di Indonesia. “Ini adalah salah satu hal yang paling fenomenal, dan sangat mengkhawatirkan bagi masa depan politik Indonesia,” tegas Ray.
Dengan beragamnya masalah yang diangkat, Ray menekankan pentingnya transparansi dan keseriusan penegak hukum dalam menangani kasus-kasus besar ini, agar kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara tidak semakin menurun.***
