SAMUDERA NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung terus bekerja keras dalam menangani dampak banjir yang melanda sejumlah daerah sejak 22 Februari 2025. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela memastikan bahwa seluruh langkah penanganan berjalan optimal, baik dalam pendistribusian bantuan maupun pemulihan infrastruktur.
Gubernur Beri Arahan dari Jarak Jauh, Koordinasi Berjalan Lancar
Meskipun sedang dalam tugas di luar daerah, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal tetap memantau perkembangan situasi banjir di Lampung. Ia berkomunikasi intensif dengan jajaran pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi terkait untuk mempercepat langkah penanganan.
Pemprov Lampung langsung bergerak dengan:
- Berkolaborasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWS-MS) untuk mengatasi sedimentasi sungai.
- Menggerakkan alat berat melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) guna membersihkan saluran air yang tersumbat sampah.
- Bersinergi dengan TNI dan Polri untuk membantu evakuasi warga dan menjaga keamanan di lokasi terdampak.
Selain itu, Pemprov Lampung mengajukan permohonan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) ke BNPB guna mengurangi curah hujan ekstrem yang berpotensi memperparah situasi.
Wakil Gubernur Turun ke Lokasi, Pastikan Bantuan Tersalurkan
Sementara itu, Wakil Gubernur Jihan Nurlela turun langsung ke daerah terdampak untuk memantau kondisi warga, memastikan kesiapan posko kesehatan, serta meninjau alat berat yang dikerahkan untuk pemulihan infrastruktur.
Pada 23 Februari 2025, Wagub Jihan memimpin Rapat Percepatan Penanganan Banjir di Kantor BPBD Provinsi Lampung. Hasil dari rapat ini, Gubernur menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari melalui Surat Keputusan Nomor: G/160/VI.08/HK/2025 tertanggal 24 Februari 2025.
Dengan status tanggap darurat ini, penanganan bencana dilakukan lebih intensif, termasuk distribusi bantuan dan pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir.
Bantuan Sosial untuk Korban Banjir
Di Kota Bandar Lampung, tiga korban meninggal akibat banjir menerima santunan dari Kementerian Sosial RI sebesar Rp 15 juta per keluarga.
Selain itu, Presiden RI melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan senilai Rp 2,1 miliar. Bantuan ini terdiri dari:
- Rp 1,495 miliar untuk buffer stock logistik tingkat provinsi.
- Rp 613 juta untuk bantuan logistik tanggap darurat di Kota Bandar Lampung.
Penyerahan bantuan dilakukan di Lapangan Korpri, Komplek Kantor Gubernur pada 24 Februari 2025, dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam.
Pemprov Lampung Tegaskan Komitmen dalam Mitigasi Bencana
Langkah cepat yang diambil Pemprov Lampung menunjukkan komitmen kuat Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menangani bencana serta memastikan kesejahteraan masyarakat.
Selain menangani dampak banjir saat ini, Pemprov juga fokus pada solusi jangka panjang, seperti:
- Normalisasi sungai dan drainase untuk mengurangi risiko banjir berulang.
- Pengerukan sedimentasi sungai agar aliran air lebih lancar.
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan terus mengawal pemulihan pasca-banjir dan memastikan warga terdampak mendapatkan bantuan secara adil dan merata.***
