SAMUDERA NEWS – Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Zainal Abidin, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Sertifikasi Produk Halal yang digelar secara virtual di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/3/2025).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini bertujuan memperkuat kebijakan pengendalian inflasi nasional serta mendorong percepatan sertifikasi halal untuk produk dalam negeri.
Sertifikasi Halal: Potensi Besar yang Harus Dimanfaatkan
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, namun masih menghadapi kendala dalam ketertiban sertifikasi halal.
“Saat ini, kita masih berada di peringkat delapan dunia dalam industri halal, sedangkan China menduduki peringkat pertama. Jika Indonesia lebih tertib dalam sertifikasi halal, kita bisa menjadi yang terdepan,” katanya.
Oleh karena itu, BPJPH mendorong kepala daerah untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh sertifikasi halal, termasuk dengan menyediakan pendamping, auditor, dan penyelia halal di setiap daerah.
“Dengan tertib sertifikasi halal, kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh disia-siakan,” tambah Haikal.
Mendagri: Sertifikasi Halal adalah Strategi Ekonomi, Bukan Isu Agama
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan bagian dari Islamisasi, melainkan strategi untuk memperkuat daya saing produk lokal.
“Jangan sampai ada anggapan bahwa sertifikasi halal ini bagian dari Islamisasi. Ini murni strategi ekonomi. Dengan mayoritas penduduk Muslim, permintaan produk halal di Indonesia sangat besar, dan kita harus memanfaatkannya,” jelas Tito.
Menurutnya, produk lokal harus menguasai pasar dalam negeri sebelum bersaing di tingkat global.
“Jangan sampai produk luar negeri yang justru mendominasi pasar halal di Indonesia. Kita harus memperkuat produksi lokal dan, jika memungkinkan, mengekspornya ke negara lain,” tegasnya.
Selain meningkatkan daya saing, sertifikasi halal juga memberikan kepastian bagi konsumen Muslim dalam memilih produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.
“Jika semua warung, restoran, dan produk UMKM memiliki sertifikasi halal, pelanggan akan lebih yakin untuk membeli. Ini membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Inflasi Nasional Stabil, Pemprov Diminta Perkuat Ketahanan Pangan
Dalam rakor tersebut, Tito Karnavian juga membahas kondisi inflasi nasional, yang pada Februari 2025 tercatat sebesar -0,09% secara tahunan dan -0,48% secara bulanan.
Indonesia saat ini berada di peringkat 10 dunia dalam inflasi terendah, peringkat 1 di antara negara-negara G20, dan peringkat 3 di ASEAN.
“Angka inflasi kita cukup baik, tetapi kita harus tetap waspada. Target kita adalah menjaga inflasi dalam rentang 1,5% hingga 3,5%, agar harga barang dan jasa tetap stabil bagi masyarakat,” ujar Tito.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa deflasi Februari 2025 disebabkan oleh penurunan harga sejumlah komoditas, terutama di sektor pangan.
✅ Komponen Inti mengalami inflasi 0,25%, didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, kopi bubuk, dan mobil.
✅ Komponen Harga Diatur Pemerintah mengalami deflasi 2,65%, dengan penurunan tarif listrik sebagai penyebab utama.
✅ Komponen Bergejolak mengalami deflasi 0,93%, akibat turunnya harga daging ayam ras, bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras.
Amalia menekankan bahwa harga bahan pokok masih menjadi faktor utama dalam menentukan inflasi, sehingga pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga dan distribusi barang.
“Kelompok makanan, minuman, dan bahan bakar rumah tangga masih menjadi penyumbang utama inflasi. Oleh karena itu, kebijakan ketahanan pangan harus diperkuat,” jelasnya.
Komitmen Pemprov Lampung: Percepatan Sertifikasi Halal dan Stabilitas Inflasi
Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional, Pemprov Lampung siap menjalankan langkah-langkah strategis, antara lain:
✔️ Mendorong sertifikasi halal bagi UMKM dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing di pasar lokal dan global.
✔️ Mengoptimalkan pengendalian harga pangan dan distribusi barang, guna menjaga inflasi daerah tetap stabil.
✔️ Bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya di sektor pangan, energi, dan industri halal.
“Kami berkomitmen untuk mendukung percepatan sertifikasi halal dan pengendalian inflasi di Lampung. Ini bukan hanya kebijakan ekonomi, tetapi juga langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal Abidin.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan ekonomi Lampung semakin tangguh, inflasi terkendali, dan produk halal dari Lampung mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.***
