SAMUDERA NEWS– Alih-alih memberi harapan baru lewat pembangunan sekolah, kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota justru dinilai publik sebagai langkah yang tak matang dan sembrono. Kritik bermunculan, menyebut Pemkot bersikap seperti “anak sekolah” yang mengabaikan aturan, logika, bahkan etika publik.
“Baru juga wacana bikin sekolah, gayanya udah kayak anak SMA ugal-ugalan: bawa motor tanpa STNK, belum punya e-KTP, tapi tetap ngotot mau ngebut,” sindir salah satu warga melalui unggahan di media sosial yang kini viral.
Kritik tersebut tidak berhenti pada gaya, tapi juga pada substansi. Pembangunan sekolah yang seharusnya menjadi solusi pendidikan, justru dinilai tidak berpihak kepada warga prasejahtera. Bahkan, program ini disamakan dengan ironi puisi “nasib rakyat” dalam panggung politik: megah di atas, luka di bawah.
“Sekolah dibuat tanpa logika. Seperti lomba puisi dari jenderal yang gagal nyalon Wali Kota – indah di atas kertas, tapi absurd dalam kenyataan,” tulis seorang aktivis pendidikan.
Kebijakan yang terkesan tergesa-gesa tanpa kesiapan legal maupun administratif memunculkan pertanyaan besar: Apakah Pemkot benar-benar memahami aturan dari kementerian terkait? Atau sekadar ingin pencitraan sesaat?
Di tengah kritik tajam ini, masyarakat berharap pemerintah kota tidak hanya sekadar hadir sebagai “Bunda” simbolik, melainkan juga menjadi pemimpin yang visioner, taat hukum, dan berpihak pada rakyat kecil—bukan malah menjadikan kebijakan pendidikan sebagai ajang coba-coba.***
