SAMUDERA NEWS— Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani), Idham Arsyad, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas pelaku oplosan beras yang merugikan petani, konsumen, hingga negara secara masif.
“Polisi dan aparat penegak hukum harus segera bertindak cepat menjalankan instruksi Presiden. Ini penting sebagai bentuk efek jera dan komitmen kuat pemerintah dalam memberantas mafia pangan,” ujar Idham dalam keterangan resminya kepada media.
Diketahui, Presiden melalui Kementerian Pertanian telah memerintahkan kepolisian dan kejaksaan menindaklanjuti temuan 212 dari 268 merek beras yang terbukti tidak sesuai standar. Kasus paling mencolok adalah tingginya kandungan beras patah (broken rice) yang dijual sebagai kualitas premium, bahkan ada yang mencapai 50%, jauh di atas batas toleransi maksimum.
Lebih memprihatinkan, beberapa pelaku mencampurkan beras dengan unsur non-pangan hingga bahan kimia berbahaya, seperti pemutih dan pewarna sintetis. Ini bukan hanya pelanggaran mutu, tetapi juga ancaman langsung bagi keamanan pangan nasional.
Ancaman Serius bagi Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Idham mengingatkan bahwa praktik oplosan pangan bertentangan langsung dengan Undang-Undang Pangan No.18 Tahun 2012, di mana keamanan dan mutu pangan merupakan bagian tak terpisahkan dari ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan, tetapi juga soal keamanan pangan dari cemaran biologis maupun kimia yang bisa membahayakan masyarakat,” tegasnya.
Gerbang Tani menilai bahwa praktik curang dalam distribusi dan produksi beras bisa menggagalkan upaya besar Presiden Prabowo dalam membangun sistem pangan yang berdaulat dan berkeadilan.
Perketat Pengawasan Pasca Panen
Selain mendesak penindakan, Idham juga meminta agar pemerintah memperkuat sistem pengawasan dan kontrol distribusi beras, khususnya setelah panen hingga ke proses penggilingan dan penjualan.
“Distribusi pasca panen harus diawasi ketat agar praktik kecurangan tidak terjadi lagi di lapangan,” pungkasnya.
Langkah tegas dan sistematis dianggap satu-satunya cara untuk menumbuhkan kembali kepercayaan petani, menjaga kesehatan konsumen, serta menyelamatkan keuangan negara dari kebocoran akibat mafia pangan.***
