SAMUDERA NEWS – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu, Ulin Nuha, S.SiT., M.M., menghadiri undangan DPRD Kabupaten Pringsewu untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (15/8/2025).
Acara ini digelar di ruang rapat DPRD Pringsewu dan disiarkan secara langsung melalui televisi nasional. Ulin Nuha tampak hadir bersama jajaran forkopimda Kabupaten Pringsewu, termasuk pejabat daerah dan anggota DPRD, mengikuti pidato dengan penuh khidmat. Suasana serius tercermin dari perhatian seluruh peserta dalam mendengarkan penyampaian Presiden terkait capaian dan program pemerintah.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan keberhasilan pemerintah dalam menyelamatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp300 triliun yang berpotensi diselewengkan atau dikorupsi. Langkah ini dilakukan melalui efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintah. Presiden menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang efisien adalah bagian dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 4, yang mengatur pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat.
“Sebesar Rp300 triliun kita alihkan untuk kegiatan yang produktif dan langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR 2025 di Jakarta. Presiden menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ini sudah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Melalui instruksi ini, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306,7 triliun agar dana tersebut dapat digunakan untuk program yang lebih produktif dan strategis, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Kehadiran Kepala BPN Pringsewu dalam mendengarkan pidato Presiden ini juga menunjukkan keterlibatan aktif instansi pertanahan dalam memahami arah kebijakan nasional, khususnya terkait efisiensi belanja negara yang berdampak langsung pada pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pidato Presiden menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan mengikuti pidato kenegaraan ini, Ulin Nuha dan jajaran forkopimda mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang prioritas kebijakan pemerintah pusat, serta diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan tersebut di tingkat kabupaten, termasuk optimalisasi anggaran pertanahan dan pelayanan publik. Pidato Presiden juga menjadi momentum untuk menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih efisien, produktif, dan sejahtera, khususnya menjelang 80 tahun kemerdekaan bangsa.***
