SAMUDERA NEWS— Provinsi Lampung menjadi salah satu lokasi utama pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 800.000 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara nasional melalui virtual meeting bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, bertempat di Aula Mahan Agung, Bandarlampung. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, hadir memimpin jalannya acara di provinsi ini, didampingi jajaran OPD terkait, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kadis Koperasi dan UKM, serta Kadis Perindustrian dan Perdagangan.
Kegiatan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM, sekaligus memperkuat struktur usaha kecil dan menengah. Program KUR massal dirancang untuk mempercepat penyaluran modal kerja, meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor usaha produktif yang mendukung ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto, diwakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memimpin prosesi akad massal secara hybrid dari pusat acara di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan ini juga diikuti oleh para gubernur, kepala dinas, serta perwakilan UMKM dari seluruh provinsi. Airlangga menegaskan bahwa pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi bangsa dan program KUR merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif di seluruh daerah, termasuk luar Pulau Jawa.
Dalam sambutannya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa akad massal KUR tidak hanya sebagai penyaluran modal, tetapi juga upaya menggeser pembiayaan dari konsumtif ke produktif. “Program ini diharapkan membuka lapangan kerja baru, memperkuat ekonomi lokal, dan mendorong transformasi sektor informal menjadi formal. Dari total 3,7 juta debitur KUR, diperkirakan tercipta 6–9 juta lapangan kerja baru di seluruh Indonesia,” ujarnya. Maman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mendukung UMKM agar dapat berkembang berkelanjutan.
Provinsi Lampung menerima alokasi dana sebesar Rp919 miliar untuk 15.381 debitur UMKM di seluruh kabupaten/kota. Penyaluran KUR ini mencakup berbagai sektor, mulai dari bengkel, furniture, warung sembako, hingga usaha jasa lainnya. Secara simbolis, empat debitur di Lampung menerima KUR langsung, yaitu Thian Saputra (bengkel motor, Rp20 juta), Dian Ratnasari (furniture, Rp50 juta), Rahmat Hidayat (bengkel las, Rp50 juta), dan Muhammad Suharto (warung sembako, Rp70 juta). Prosesi penandatanganan dilakukan oleh para debitur dan disaksikan oleh Wagub Jihan bersama Direktur Utama Bank Lampung, Mahdi Yusuf.
Selain itu, Airlangga Hartarto juga mengumumkan kebijakan penghapusan utang macet UMKM untuk memberikan kesempatan pelaku usaha terdampak kembali memperoleh akses kredit. Target nasional penyaluran KUR tahun ini mencapai Rp300 triliun dengan alokasi sektor produksi ditingkatkan menjadi 65 persen, naik dari capaian sebelumnya 60 persen. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat sektor padat karya seperti industri tekstil, sepatu, kulit, pertanian rakyat, serta komoditas tebu.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Perumahan Rakyat tambahan Rp130 triliun untuk membangun 320 ribu unit rumah, sekaligus memberdayakan kontraktor lokal UMKM dalam proyek pembangunan perumahan rakyat. Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM sekaligus memberikan jaminan sosial dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja sektor informal yang beralih ke formal.
Pelaksanaan akad massal KUR di Lampung berlangsung tertib dan interaktif, menandai komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Wagub Jihan Nurlela menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya meningkatkan akses modal bagi UMKM, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru, sekaligus mendukung stabilitas sosial di tengah masyarakat.***
