SAMUDERA NEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Asosiasi Diskominfo Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLG) Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Kerja Sekda, Jumat (31/10/2025), dan menjadi momentum penting bagi Provinsi Lampung untuk menunjukkan komitmennya terhadap transformasi digital dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Penilaian ADLG Award 2025 merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengapresiasi kepemimpinan digital Sekretaris Daerah di seluruh Indonesia. Program ini menilai kemampuan mereka dalam mengorkestrasi inovasi digital, membangun integrasi data, dan meningkatkan efisiensi birokrasi di tingkat daerah. ADLG Award hadir sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya mewujudkan pemerintahan digital yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Marindo menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi digitalisasi. “Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data yang dilakukan dalam platform digitalisasi data untuk memudahkan prosesnya. Kita ingin ke depan Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar alat administratif, tetapi merupakan fondasi bagi pemerintahan modern yang efisien dan responsif.
Lebih lanjut, Marindo menegaskan bahwa konsep digitalisasi yang menyatukan Indonesia dimulai dari masing-masing daerah. “Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia itu diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud. Ini bukan sekadar jargon, tetapi strategi yang akan memperkuat tata kelola nasional dan pelayanan publik,” tambahnya.
Sebagai bukti nyata komitmen digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengembangkan program unggulan ‘Lampung-in’, sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di provinsi ini. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai data dan layanan publik, mulai dari informasi pasar, pembayaran pajak, pengaduan masyarakat, hingga evaluasi pelayanan publik. Marindo menekankan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendorong penggunaan teknologi digital sebagai sarana mempercepat akses publik dan meningkatkan transparansi.
“Lampung-in mengintegrasikan berbagai data dan layanan publik di Provinsi Lampung. Aplikasi ini menjadi saluran komunikasi masyarakat dengan pemerintah, termasuk untuk pengaduan dan evaluasi pelayanan publik. Meski Lampung-in merupakan adaptasi dari sistem lain, kami terus melakukan pengembangan sesuai kebutuhan masyarakat Lampung,” jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keniscayaan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berbasis data.
Dalam sesi kunjungan, Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai bagian dari tim penilai ASKOMPSI, memberikan apresiasi tinggi terhadap visi dan strategi Sekdaprov Lampung. “Bapak sudah memahami dengan baik konsepsi dari data itu sendiri. Digitalisasi akan berjalan dengan baik jika hulunya, yaitu data, sudah beres. Fokus Bapak pada integrasi data dan keamanan menjadi fondasi yang kuat dalam membangun pemerintahan digital,” ucapnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital di daerah sangat bergantung pada kepemimpinan yang mampu menyatukan data, teknologi, dan kebutuhan masyarakat dalam satu ekosistem yang terintegrasi.
Kunjungan ASKOMPSI ini menjadi momentum penting bagi Lampung untuk menunjukkan kesiapan dalam menghadapi tantangan digitalisasi nasional. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mendorong inovasi digital, meningkatkan kualitas layanan publik, serta memperkuat keamanan dan integrasi data. Dengan langkah ini, Lampung diharapkan dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam mengimplementasikan pemerintahan digital yang transparan, efisien, dan berorientasi pada masyarakat.***
