SAMUDERA NEWS- Awal tahun 2026 menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung. Di tahun kedua kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, persoalan klasik kembali muncul ke permukaan: pendapatan asli daerah yang belum memenuhi target, sementara tuntutan publik terhadap perbaikan layanan dan pembangunan terus meningkat.
Data realisasi anggaran menunjukkan, dari target PAD lebih dari Rp4,22 triliun pada tahun anggaran sebelumnya, capaian riil hanya sekitar Rp3,37 triliun atau 79,9 persen. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selama ini menjadi tulang punggung, bahkan hanya terealisasi 42,41 persen. Kondisi ini membuat ruang fiskal pemerintah provinsi semakin sempit sejak awal tahun berjalan.
Situasi tersebut mengingatkan publik pada awal masa jabatan Mirza di 2025, saat ia mewarisi kas daerah sekitar Rp400 miliar dengan beban utang jangka pendek dan kewajiban tunda bayar yang menembus Rp1,8 triliun. Tekanan fiskal ini menjadi konteks penting dalam membaca setiap kebijakan yang diambil pemerintah provinsi saat ini.
Di tengah keterbatasan, sejumlah capaian mulai terlihat. Kemantapan jalan provinsi meningkat menjadi 79,79 persen, naik 1,71 persen dibanding tahun sebelumnya. Lebih signifikan lagi, laju kerusakan jalan berhasil ditekan hampir setengahnya. Sepanjang tahun pertama, pemerintah provinsi menangani puluhan ruas jalan dan jembatan dengan pendekatan prioritas pada kebutuhan paling mendesak.
Upaya penanganan banjir di Kota Bandarlampung juga mulai digarap melalui pembangunan embung pengendali di Kemiling dan Langkapura. Selain fungsi teknis, kawasan ini dirancang sebagai ruang publik, menandai pendekatan pembangunan yang tidak semata berorientasi fisik, tetapi juga kualitas hidup warga.
Di sektor pendidikan, kebijakan penghapusan pungutan komite di sekolah negeri dan pengembalian ribuan ijazah yang sempat tertahan mendapat respons positif dari masyarakat. Langkah ini dinilai menyentuh langsung keresahan warga dan membuka kembali akses generasi muda terhadap pendidikan dan dunia kerja.
Pemerintah provinsi juga mulai membuka jalur penempatan tenaga kerja ke luar negeri, seperti Jepang, sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kebijakan ini diposisikan sebagai peluang, bukan jalan pintas, dengan penekanan pada kesiapan dan perlindungan tenaga kerja.
Pada ranah kebudayaan, penguatan identitas lokal menjadi pesan yang konsisten. Prosesi adat di awal masa jabatan hingga sertifikasi sejumlah situs cagar budaya menunjukkan upaya menjaga warisan sejarah di tengah arus pembangunan modern.
Dengan mandat politik lebih dari 82 persen suara pada Pilgub 2024, ekspektasi publik terhadap kepemimpinan Mirza terbilang tinggi. Kritik tetap hadir sebagai bagian dari demokrasi, namun tantangan utamanya adalah memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan publik di tengah keterbatasan anggaran.
Ke depan, konsistensi dan keberanian mengambil keputusan realistis akan menjadi penentu. Krisis fiskal bukan hanya ujian teknis, tetapi juga ujian arah kepemimpinan: apakah mampu menjaga kepercayaan publik sambil membangun fondasi yang lebih berkelanjutan bagi Lampung.***
