SAMUDERA NEWS- Lampung Tengah kembali menjadi sorotan nasional. Deretan kasus korupsi yang menumbangkan tiga bupati dalam rentang lebih dari satu dekade mengungkap adanya pola gelap yang terus berulang. Dari Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, hingga Ardito Wijaya, semuanya tumbang oleh modus penyalahgunaan kekuasaan yang berbeda-beda namun memiliki akar masalah yang sama: lingkaran setan korupsi yang belum pernah benar-benar diputus.
Fenomena ini menunjukkan bahwa Lampung Tengah tidak sekadar menghadapi perilaku menyimpang tiga individu, tetapi berhadapan dengan sistem pemerintahan yang selama bertahun-tahun dibiarkan menjadi ladang subur praktik suap, gratifikasi, dan kebocoran anggaran.
Andi Achmad: Skandal Bank Tripanca yang Mengguncang Daerah
Kasus pertama yang menampar wajah Lampung Tengah terjadi pada 2008 ketika Andi Achmad Sampurna Jaya terjerat skandal korupsi pemindahan dana pemerintah daerah dari Bank Lampung ke BPR Tripanca Setiadana. Nilai kerugian negara mencapai 28 miliar rupiah. Keputusan memindahkan dana ke bank yang kemudian pailit ini diduga sarat kepentingan pribadi dan manipulasi kekuasaan.
Ia sempat melarikan diri selama tiga pekan sebelum akhirnya ditangkap di Bandar Lampung. Skandal ini membuka mata publik bahwa sistem pengawasan keuangan daerah sangat longgar dan mudah dimanipulasi oleh pejabat yang memiliki akses penuh terhadap anggaran.
Mustafa: Janji Reformasi Birokrasi yang Berakhir di Ruang Sidang
Publik sempat berharap banyak ketika Mustafa menjabat sebagai Bupati Lampung Tengah pada 2016. Ia dikenal tegas, progresif, dan sering menyuarakan reformasi birokrasi. Namun kemenangan politiknya justru membawa petaka bagi dirinya sendiri.
Pada 2018, KPK menangkap Mustafa karena kasus suap terkait persetujuan pinjaman daerah dan fee proyek. Terungkap bahwa ia menerima lebih dari 50 miliar rupiah dari berbagai pihak. Praktik setoran berjenjang kembali muncul: kepala dinas, kontraktor, hingga makelar proyek terlibat dalam jaringan korupsi yang terstruktur.
Kasus Mustafa memperjelas bahwa pola korupsi di Lampung Tengah bukanlah kecelakaan, tetapi budaya yang diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya tanpa pernah dibongkar tuntas.
Ardito Wijaya: OTT Terbaru yang Menoreh Luka Baru Lampung Tengah
Belum genap satu tahun menjabat, Ardito Wijaya harus meninggalkan jabatannya setelah terjaring operasi tangkap tangan KPK pada 10 Desember 2025. Ia dan empat orang lainnya diduga terlibat suap dan gratifikasi senilai total 5,75 miliar rupiah.
Beberapa nama yang ditetapkan sebagai tersangka:
• Ardito Wijaya (Bupati Lampung Tengah)
• Riki Hendra Saputra (anggota DPRD Lampung Tengah)
• Ranu Hari Prasetyo (adik Bupati)
• Anton Wibowo (Plt. Kepala Bapenda)
• Mohamad Lukman Sjamsuri (swasta)
KPK menduga Ardito meminta fee 15%–20% dari sejumlah proyek strategis. Dana suap disebut mengalir untuk menutup biaya operasional bupati hingga melunasi pinjaman kampanye. Skema ini menunjukkan bahwa lingkaran kekuasaan yang digunakan untuk mengatur proyek dan menguras uang negara kembali berjalan seperti mesin yang tidak pernah benar-benar berhenti.
Pukulan ini terasa lebih keras karena terjadi di tengah kondisi Lampung yang sedang menghadapi bencana banjir bandang di beberapa wilayah. Publik menilai bahwa pejabat seharusnya fokus pada penanganan bencana, bukan memperkaya diri.
Mengapa Korupsi Lampung Tengah Terus Berulang?
Fenomena “tiga bupati tumbang dalam tiga era berbeda” menunjukkan adanya persoalan struktural yang lebih dalam. Beberapa indikator utama:
1. Pengawasan internal pemerintah daerah lemah.
2. Budaya suap proyek telah menjadi praktik turun-temurun.
3. Keterlibatan aktor politik lintas dinasti dan kerabat.
4. Minimnya reformasi birokrasi yang konsisten.
5. Sistem politik lokal masih didominasi biaya politik yang sangat mahal.
Ketika sistem tidak berubah, pergantian pemimpin hanya mengganti wajah, bukan menghentikan perilaku.
Saat ini publik Lampung Tengah menunggu langkah KPK untuk memastikan kasus Ardito tidak berhenti pada lima tersangka saja. Banyak dugaan yang menyebut bahwa jaringan korupsi di daerah ini melibatkan lingkaran yang lebih luas daripada yang terlihat.
Kisah tiga bupati yang tumbang ini bukan lagi peringatan, tetapi alarm keras bahwa Lampung Tengah sedang menghadapi krisis tata kelola yang mengakar. Tanpa reformasi menyeluruh, bukan tidak mungkin bupati berikutnya akan menjadi babak baru dalam lingkaran setan yang sama.***
