SAMUDERA NEWS- Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai pertemuan silaturahmi antara Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, dengan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, pada Rabu pagi, 10 Desember 2025. Bertempat di The Café, Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, pertemuan ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 09.30 WIB dan turut dihadiri Wasekjen PPWI Julian Caisar.
Meski sederhana, pertemuan ini sarat makna. Selain ajang silaturahmi, pertemuan ini menjadi momen tiga “anak rantau” dari Sumatera – Wilson dari Pekanbaru, Dasco dan Julian dari Palembang – bertemu dan berdiskusi secara santai namun mendalam. Suasana cair dan penuh tawa membuka ruang dialog jujur yang jarang muncul di pertemuan formal pejabat publik.
Wilson Lalengke memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat yang menjadi perhatian PPWI. Isu utama yang dibahas adalah keluhan warga Lampung Selatan terkait pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol yang hingga kini belum direalisasikan. Para pemilik lahan telah menempuh jalur hukum mulai dari Pengadilan Negeri hingga kasasi dan peninjauan kembali, namun pembayaran hak mereka tetap tertunda.
“Ini sudah bertahun-tahun. Warga sudah menang di semua tingkat pengadilan, tapi hak mereka belum dibayarkan. Mereka datang ke PPWI meminta bantuan agar suara mereka didengar,” ujar Wilson Lalengke. Ia menekankan bahwa persoalan ini penting karena menyangkut hak-hak masyarakat kecil yang terabaikan dalam proyek strategis nasional.
Selain itu, Wilson juga mengangkat kasus dugaan kriminalisasi warga lanjut usia di Kota Tangerang, Banten. Kasus ini diduga melibatkan oknum Mabes Polri bekerja sama dengan pengusaha kaya. Ia menilai proses hukum yang menimpa lansia tersebut sangat tidak adil dan mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat kecil menghadapi kekuatan modal dan aparat yang tidak bertanggung jawab.
Prof. Dasco mendengarkan setiap persoalan dengan penuh perhatian. Meski pertemuan bersifat informal, Wilson berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Wakil Ketua DPR RI dalam mengambil kebijakan terkait perlindungan hak masyarakat.
Menariknya, sebelum pertemuan berlangsung, Sufmi Dasco Ahmad sempat mengirimkan voice note kepada Wilson Lalengke untuk memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan kasus judi online dan dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kamboja. Ia menjelaskan bahwa proyek pembangunan hotel yang pernah ditangani perusahaannya terjadi pada 2012 dan telah selesai jauh sebelum aktivitas judi online berlangsung.
Pertemuan ini menegaskan bahwa komunikasi informal sering kali membuka ruang dialog lebih produktif dan memungkinkan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan cara yang lebih manusiawi. Wilson Lalengke menekankan pentingnya kolaborasi antara media, masyarakat, dan legislator untuk memastikan hak-hak publik terjaga.***
